Konsultasi Masalah BUM Desa Kamu Gratis!

Cek Sekarang!

Penguatan Kapasitas BUMKal di Kulon Progo melalui Sinergi Kebijakan, Pendampingan, dan Best Practice

01 Aug 2025 | By Bumdes.id | 6 views
Penguatan Kapasitas BUMKal di Kulon Progo melalui Sinergi Kebijakan, Pendampingan, dan Best Practice

Kulon Progo, 16 Juli 2025 — Dalam rangka memperkuat peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai ujung tombak ekonomi lokal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menggelar program strategis bertajuk “Pembinaan BUMKal Tahun 2025”. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di dua lokasi berbeda, yakni Balai Kalurahan Giripeni dan Balai Kalurahan Pleret di Kabupaten Kulon Progo.

Program ini dirancang khusus untuk BUMKal berstatus “berkembang” dengan menghadirkan peserta dari unsur pengurus, pengawas, pamong kalurahan, Bamuskal, lembaga kemasyarakatan kalurahan, hingga pendamping desa. Setiap lokasi pembinaan diikuti oleh 20 peserta yang antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan dari pagi hingga siang hari.

Salah satu kekuatan dari kegiatan ini adalah pendekatan pembelajaran yang komprehensif, yang mencakup kebijakan daerah, penguatan teknis pengelolaan BUMKal, hingga praktik baik dari para pelaku BUMKal yang telah berhasil menjalankan unit usahanya secara profesional dan berkelanjutan. Materi pembinaan dikemas secara panel interaktif oleh narasumber berpengalaman dari berbagai latar belakang kelembagaan.

Pada sesi pertama, hadir Hifni Muhammad Nasikh, SE., MBA, anggota Komisi A DPRD DIY, sebagai narasumber utama di dua lokasi kegiatan, yaitu di Giripeni dan Pleret. Dalam pemaparannya, Hifni menegaskan pentingnya arah kebijakan daerah yang berpihak pada penguatan ekonomi desa. Ia juga menyampaikan bahwa BUMKal harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian desa, bukan sekadar badan usaha biasa. Sinergi antara pemerintah, kalurahan, masyarakat, dan sektor swasta menjadi peluang besar bagi pengembangan keberhasilan BUMKal ke depan.

Setelah sesi kebijakan, kegiatan dilanjutkan dengan materi teknis yang disampaikan oleh Konsultan BUMDes.id. Untuk lokasi Kalurahan Giripeni, materi disampaikan oleh Thoriq Iqbal Rivai, S.E. Ia mengupas tuntas mengenai pentingnya pengelolaan administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel. Konsultan Iqbal menekankan bahwa BUMKal harus memiliki pembukuan yang rapi, sistem pelaporan berbasis standar akuntansi, serta mekanisme pengawasan internal yang sistematis. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang sehat akan menjadi pondasi utama keberlanjutan usaha BUMKal.

Sementara itu, untuk lokasi Kalurahan Pleret, materi teknis disampaikan oleh Maulana Rizka Mahendra, S.E. Ia menyampaikan urgensi dokumentasi administratif dan legalitas kelembagaan yang kuat. Konsultan Maulana juga membagikan tips praktis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan, serta strategi administrasi berbasis digital yang efisien, mudah diakses oleh pengurus dan mampu di sampaikan di Musyawarah Desa dengan baik.

Sesi ketiga menjadi momen inspiratif, yaitu pemaparan praktik baik dari BUMKal berprestasi. Di Kalurahan Giripeni, hadir Tristi Sintawati, Direktur BUMKal Binangun Jati Unggul dari Lendah, Kulon Progo. Dalam paparannya, Sinta menceritakan bagaimana ia memimpin BUMKal dari fase rintisan hingga mampu mengelola beberapa unit usaha mandiri. Keberhasilan ini diraih berkat komitmen terhadap tata kelola yang disiplin, transparansi kepada masyarakat, serta inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.

Sedangkan di Kalurahan Pleret, peserta mendapatkan pengalaman berharga dari Sri Hardani, Direktur BUMKal Pagerharjo dari Samigaluh, Kulon Progo. Sri memaparkan strategi penguatan sistem pengawasan internal, pelibatan masyarakat dalam musyawarah tahunan, serta pentingnya menjalin kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal. Ia menekankan bahwa integritas dan komunikasi menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap BUMKal.

Kegiatan ini semakin bermakna dengan adanya sesi diskusi yang berlangsung aktif dan terbuka. Para peserta menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan SDM, manajemen keuangan yang masih belum sesuai standar, dan kesulitan dalam menjalin kemitraan usaha. Namun melalui interaksi langsung dengan para narasumber, peserta mendapatkan banyak solusi aplikatif yang dapat segera diterapkan di masing-masing kalurahan.

Dengan menggabungkan kekuatan kebijakan publik, pendampingan teknis, dan pembelajaran dari praktik terbaik, kegiatan pembinaan BUMKal 2025 ini menjadi momentum penting untuk melahirkan BUMKal yang kuat, profesional, dan berdaya saing. Ke depan, BUMKal diharapkan tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi desa, tetapi juga pilar kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kalurahan di Yogyakarta.