Rincian Data Bumdes.id
0 |
0 |
Total Data BUM Desa |
BUM Desa Rintisan |
|
*Bintang 1 - 2 |
|
0 |
0 |
Bumdes Berkembang |
BUM Desa Maju |
|
*Bintang 3 |
*Bintang 4 - 5 |
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Jambi,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung,
Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua
Barat, Riau, Sulawesi
Barat, Sulawesi Tegah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara
Profil BUM Desa Indonesia
Mereka adalah seluruh mitra yang berkolaborasi dengan dengan kami.
Nomor Registrasi: 34.04.13.2003.016
Jalan Parasamya No 44 Beran Lor Tridadi Sleman
Nomor Registrasi: 19.06.02.2011.003
jalan jendral sudirman, desa limbongan rt 07
Nomor Registrasi: 53.04.05.2003.015
Raikatar
Nomor Registrasi: 53.19.08.2009.001
TANGKUL
Nomor Registrasi: 33.01.07.2007.934
Jl.Masjid Baiturrahman RT.01 RW.08
Nomor Registrasi: 33.01.13.2013.046
Jl.Kantor Desa Karangreja
Periode: Juli 2024
Bumdes TV
Kumpulan video edukatif terkait peraturan dan isu terbaru Bumdes di Indonesia.
Pada tanggal 27 November 2025, Bumdes.id menggelar acara Kick Off Program Sekolah Ketahanan Pangan (yang disingkat dengan Sekolah Ketapang). Kick Off menghadirkan beberapa narasumber seperti dari Kemendes PDT yakni Rafdinal, S.Sos, M.T, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal serta Dosen FEB UMY & Founder Bumdes.id Dr. Rudy Suryanto.
Rafdinal, S.Sos., MT Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, memberikan fokus utama pada Optimalisasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
Fokus penggunaan Dana Desa pada program ketahanan pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen). Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
Penggunaan Dana Desa diarahkan pada pengembangan komoditas pangan, penguatan unit usaha desa, serta mekanisme pelaksanaan melalui penyertaan modal BUM Desa, skema pembiayaan, rekening khusus, rencana usaha, dan pelaporan.
Kegiatan ketahanan pangan mencakup sektor hulu hingga hilir, dari budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan hingga pengolahan, distribusi, dan pemasaran. BUM Desa diposisikan sebagai agregator dan off-taker produk lokal yang mengonsolidasikan potensi desa, mengembangkan usaha, dan membuka akses pasar.
Sinergi antara BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi dua mesin penggerak ekonomi desa yang perlu terus diperkuat.
Penulis : Subandi
Editor : Diana
Pada kegiatan Kick Off Program Sekolah Ketahanan Pangan tanggal 27 November 2025 yang diselenggarakan bumdes.id, Narasumber Dr. Rudy Suryanto menekankan pentingnya mejadikan BUM Desa sebagai mitra strategi dalam optimalisasi 20% (dua puluh persen) Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui sinergi dengan BUM Desa.
Menurut Dr. Rudy Suryanto, BUM Desa kini berada pada posisi strategis sebagai mitra pemerintah, terutama dalam agenda prioritas Presiden dan proyek strategis nasional. Ketahanan pangan menjadi fokus utama untuk mengurangi impor dan menjaga stabilitas harga. Karena itu, gerakan menanam perlu kembali diperkuat, dan program ini menjadi ujian bagi kesiapan BUM Desa. Jika model ini berhasil, peluang BUM Desa terlibat dalam program strategis lainnya akan semakin besar.
Program Ketahanan Pangan (Ketapang) telah menunjukkan berbagai hasil positif, mulai dari panen jagung hingga produksi telur ayam. Ini membuktikan bahwa pengelolaan melalui BUM Desa dan kemitraan merupakan model yang efektif. Meski demikian, BUM Desa tetap membutuhkan kolaborasi dengan Gapoktan, UMKM, petani, dan kelompok masyarakat. Tidak semua BUM Desa otomatis dapat menjadi mitra strategis, kapasitas dan tata kelola tetap menjadi syarat penting.
Selain ketahanan pangan, peluang besar lainnya mulai terbuka, seperti pengolahan sampah menjadi energi, program internet rakyat, dan integrasi Ketapang–KOPDES–MBG yang diprediksi menjadi agenda nasional pada 2026. Namun semua peluang tersebut menuntut BUM Desa yang legal, tertata, dan siap bermitra. Saat ini baru sekitar 40.000 BUM Desa yang berbadan hukum, sehingga percepatan legalitas menjadi keharusan.
Perubahan kebijakan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 juga menuntut BUM Desa untuk lebih profesional, pengurus wajib bersertifikasi, BUM Desa harus menghasilkan keuntungan, dan model bisnisnya berbasis kemitraan. BUM Desa tidak boleh bekerja sendiri, tetapi menjadi wadah kolaborasi untuk berbagai sektor seperti wisata, persampahan, pasar desa, dan SPAMDes.
Agar dapat menjadi mitra strategis pemerintah, BUM Desa perlu menata kelembagaan, meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat akuntabilitas, menerapkan pelatihan berbasis SKKNI, dan menjalankan SOP operasional secara konsisten. Dengan langkah tersebut, BUM Desa akan lebih siap memanfaatkan peluang dan berperan dalam transformasi pembangunan desa.
Penulis : Subandi
Editor : Diana Arta
Bumdes.id menggelar Kick off Program Sekolah Ketahanan Pangan (disingkat Sekolah Ketapang) pada tanggal 27 November 2025. Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan program penguatan kapasitas desa dalam pengelolaan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Kick Off dibuka oleh Direktur Syncore Indonesia, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT. Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Kick Off Sekolah Ketahanan Pangan (Ketapang) merupakan bentuk sinergi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan desa melalui tata kelola yang baik, pengembangan usaha, dan kolaborasi berkelanjutan. Desa memiliki peran besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Alokasi Dana Desa merupakan peluang strategis yang akan lebih efektif jika dikelola dengan kapasitas kelembagaan dan model pelayanan yang tepat.
Kegiatan Kick Off Sekolah Ketapang menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, yakni Rafdinal, S.Sos, M.T, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal. Dalam pemaparannya, menekankan bahwa ketahanan pangan desa merupakan program prioritas yang membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan secara optimal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan serta pengintegrasian perencanaan ketahanan pangan ke dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
Sesi Diskusi bersama Direktur PKEI Kemendes PDT Rafdinal, S.Sos., MT dan Dosen FEB UMY Dr. Rudy Suryanto (Dok. Meravi.id)
Turut hadir juga Dosen FEB UMY & Founder Bumdes.id, Dr. Rudy Suryanto sebagai Narasumber, yang menyampaikan pandangan mengenai peran strategis BUM Desa dalam penguatan ekonomi dan ketahanan pangan desa. Selain itu, hadir juga para penanggap, yakni Cahyo Binarto Direktur BUM Desa OS Sardonoharjo, Tanda Setiyo Dosen PKN STAN sekaligus Praktisi Ekonomi Desa. Dari Industri hadir juga Destarafi Perdana Islami Dirut Sinergi Farm, serta dari Forum BUMDES Indonesia sebagai Penanggap. Kegiatan Kick Off Sekolah Ketapang dimoderatori oleh Diana Septi Astiartawardani, Direktur Eksekutif Bumdes.id.
Program Sekolah Ketahanan Pangan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa, pengurus BUM Desa, serta pelaku ekonomi desa dalam mengelola program ketahanan pangan secara efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui program Sekolah Ketahanan Pangan (Ketapang), diharapkan bisa meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan, perencanaan bisnis dan unit usaha BUM Desa berbasis pangan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan desa. Dengan pendekatan ini, Sekolah Ketahanan Pangan diharapkan mampu mendorong desa menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Penulis : Ghulam
Editor : Diana Arta