Konsultasi Masalah BUM Desa Kamu Gratis!

Cek Sekarang!

Proposal

Temukan solusi peningkatan kapasitas SDM dan sistem keuangan BUMDesa melalui program PJJO. Unduh proposal untuk mengetahui seluruh manfaat dan mekanisme pendampingannya.

Download Proposal

Apa saja program kami

gambar pelatihan bum desa
Pelatihan BUM Desa

Kami memberikan layanan pelatihan baik secara online maupun offline dengan didukung konsultan dan praktisi berpengalaman soal Bumdes

gambar pelatihan bum desa
Pendampingan BUM Desa

Kami memberikan layanan pendampingan baik secara online maupun offline dengan didukung konsultan dan praktisi berpengalaman soal Bumdes

gambar pelatihan bum desa
Layanan Digital

Kami menyediakan layanan digital yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan Bumdes, seperti Cek Kesehatan Usaha Bumdes, Sistem Aplikasi Akuntansi Bumdes dan layanan konsultasi lainnya

Cek Kesehatan Usaha BUM Desa

Data Cek Kesehatan Usaha
BUM Desa Seluruh Indonesia

Rincian Data Bumdes.id

0

0

Total Data BUM Desa
BUM Desa Rintisan

*Bintang 1 - 2

0

0

Bumdes Berkembang
BUM Desa Maju

*Bintang 3

*Bintang 4 - 5

Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi
Barat, Sulawesi Tegah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara

Profil BUM Desa Indonesia

Profil Online BUM Desa Indonesia

Mereka adalah seluruh mitra yang berkolaborasi dengan dengan kami.

Newsletter terbaru

Newsletter Meravi Edisi 8 - Kilas Balik Perjalanan Meravi.id bersama Mitra

Periode: 2026

Newsletter Meravi Edisi 8  - Kilas Balik Perjalanan Meravi.id bersama Mitra

Download Newsletter

Bumdes TV

Video Edukasi BUM Desa

Kumpulan video edukatif terkait peraturan dan isu terbaru Bumdes di Indonesia.

Artikel Terbaru

Dana Desa untuk BUMDes: Strategi Membangun Ekonomi Desa yang Mandiri

Dana Desa untuk BUMDes: Strategi Membangun Ekonomi Desa yang Mandiri

Dana Desa telah menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dari tingkat paling bawah. Selama hampir satu dekade implementasinya, Dana Desa tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks inilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki posisi yang sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Dengan semakin kuatnya dukungan regulasi, pemerintah mendorong agar Dana Desa tidak hanya habis untuk kegiatan yang bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk pengembangan BUMDes sebagai badan usaha yang mampu mengelola potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Arah kebijakan tersebut juga tercermin dalam Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 mengenai Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Kedua regulasi tersebut menempatkan penguatan ekonomi desa sebagai salah satu prioritas utama penggunaan Dana Desa.

  1. Dana Desa sebagai Investasi Ekonomi Desa

Masih banyak masyarakat yang memandang Dana Desa hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Padahal, paradigma pengelolaan Dana Desa saat ini telah berkembang. Pemerintah mendorong desa agar sebagian program pembangunan diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.

BUMDes menjadi salah satu instrumen yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Melalui pengelolaan unit usaha yang profesional, Dana Desa dapat menjadi pemicu lahirnya usaha-usaha produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Dengan kata lain, Dana Desa bukan hanya digunakan untuk membangun aset fisik, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi masyarakat desa.

Pendekatan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Ketika BUMDes berkembang, masyarakat memperoleh peluang usaha, lapangan pekerjaan bertambah, dan roda perekonomian desa berputar lebih cepat. Hasil usaha yang diperoleh juga dapat dikembalikan kepada desa dalam bentuk peningkatan pelayanan maupun pengembangan usaha baru.

  1. Bagaimana Dana Desa Dapat Mendukung Pengembangan BUMDes?

Pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung BUMDes tentu harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan desa. Dana Desa bukan digunakan sebagai bantuan tanpa perencanaan, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang terintegrasi.

Dalam praktiknya, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti:

  • penguatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDes;

  • pengembangan unit usaha yang sesuai dengan potensi desa;

  • peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan;

  • pengembangan produk unggulan desa;

  • digitalisasi administrasi dan pemasaran usaha.

Pendekatan tersebut bertujuan agar BUMDes mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang profesional, bukan hanya menjalankan usaha berskala kecil yang sulit berkembang.

  1. Potensi Besar yang Perlu Dimanfaatkan

Indonesia memiliki ribuan desa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada desa yang unggul di sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi modal utama bagi BUMDes untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan kondisi lokal.

Sebagai contoh, desa yang memiliki komoditas pertanian dapat mengembangkan usaha pengolahan hasil panen agar memiliki nilai tambah. Desa wisata dapat membangun sistem pengelolaan destinasi yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola homestay, pelaku UMKM, maupun penyedia jasa wisata. Sementara itu, desa yang memiliki produk kerajinan dapat memanfaatkan BUMDes sebagai pusat pemasaran sekaligus penghubung dengan pasar yang lebih luas.

Melalui pengelolaan yang tepat, satu unit usaha BUMDes sering kali mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect). Tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi lembaga, tetapi juga memunculkan berbagai peluang usaha baru yang mendukung kegiatan ekonomi desa.

4. Profesionalisme Menjadi Kunci Keberhasilan

Besarnya peluang yang tersedia harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Pengelolaan Dana Desa untuk mendukung BUMDes memerlukan perencanaan bisnis yang matang, analisis potensi usaha, administrasi yang tertib, serta laporan keuangan yang transparan.

Selain itu, pengurus BUMDes juga perlu memiliki kemampuan membaca peluang pasar. Tidak semua jenis usaha akan berhasil apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kondisi wilayah. Oleh karena itu, setiap pengembangan unit usaha sebaiknya diawali dengan pemetaan potensi desa, studi kelayakan sederhana, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

Profesionalisme juga mencakup kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi pemasaran, pencatatan keuangan, hingga promosi melalui media sosial dapat membantu BUMDes meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas pasar produk desa.

  1. Kolaborasi Mempercepat Pertumbuhan BUMDes

Pengembangan BUMDes tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Dibutuhkan sinergi dengan berbagai pihak agar usaha yang dijalankan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, komunitas, maupun sektor swasta. Melalui kemitraan tersebut, BUMDes dapat memperoleh pendampingan usaha, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga peluang pemasaran yang lebih luas.

Semakin banyak jejaring yang dimiliki, semakin besar pula peluang BUMDes untuk berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang modern dan berdaya saing.

Penutup

Dana Desa merupakan peluang besar bagi desa untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat melalui pengembangan BUMDes. Namun, keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan desa dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan usaha secara profesional.

Apabila Dana Desa dimanfaatkan untuk memperkuat kelembagaan BUMDes, mengembangkan potensi lokal, serta memberdayakan masyarakat, maka manfaat yang dihasilkan akan jauh lebih besar daripada sekadar pembangunan fisik. BUMDes dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Desa, memperkuat UMKM, dan pada akhirnya mewujudkan desa yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.


Anggaran Dasar BUM Desa: Dokumen Kecil yang Menentukan Nasib Usaha Desa

Anggaran Dasar BUM Desa: Dokumen Kecil yang Menentukan Nasib Usaha Desa

Apa yang terjadi jika Anggaran Dasar BUM Desa hanya disalin dari contoh tanpa disesuaikan?

Pertanyaan ini berawal dari fungsi Anggaran Dasar sebagai aturan main utama di dalam BUM Desa. Menurut PP 11/2021 tentang BUM Desa, Anggaran Dasar memuat paling sedikit nama, kedudukan, tujuan, modal, jenis usaha, perangkat organisasi, dan pembagian hasil usaha (Pasal 11). Penamaan memiliki ketentuan yang ketat (Pasal 12). Adapun Anggaran Rumah Tangga mengatur kepegawaian dan SOP (Pasal 13). Pembagian ini masuk akal, sebab aturan pokok yang jarang berubah sebaiknya dipisahkan dari aturan teknis yang lebih sering disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Anggaran Dasar memuat hal-hal pokok. Anggaran Rumah Tangga menurunkannya menjadi aturan pelaksanaan sehari-hari. Keduanya menjadi pegangan bagi pengurus, pengawas, penasihat, dan pemerintah desa.

Namun dalam praktik, Anggaran Dasar sering disalin dari contoh. Nama desa diganti, tanda tangan dibubuhkan, dokumen selesai. Prosesnya cepat dan tampak aman karena contohnya berasal dari desa lain atau dari pendamping. Persoalannya, contoh dibuat untuk kondisi yang belum tentu sama. Jenis usaha, besaran modal, dan susunan pengurus tiap desa berbeda. Dokumen yang disalin tanpa disesuaikan tidak mencerminkan desa yang memakainya. Padahal Anggaran Dasar bukan sekadar kelengkapan administrasi. Ia menjadi dasar bagi hampir semua keputusan penting BUM Desa.

Akibatnya, banyak hal krusial tidak diatur dengan jelas. Berapa batas nilai pinjaman yang boleh diambil direktur tanpa persetujuan? Siapa yang menyetujui kerja sama dengan pihak ketiga, dan sampai nilai berapa? Bagaimana laba dibagi dan untuk apa saja? Pertanyaan-pertanyaan ini baru terasa penting ketika keputusan besar harus diambil.

Hal serupa sering terjadi pada Anggaran Rumah Tangga. Aturan kepegawaian dan SOP ditulis seadanya, atau belum ada sama sekali. Pengurus akhirnya bekerja menurut kebiasaan. Pegawai tidak tahu hak dan kewajibannya, sedangkan pengurus tidak punya pedoman untuk menilai kinerja.

Bayangkan BUM Desa ditawari pinjaman untuk menambah modal usaha. Direktur ingin menerimanya. Pengawas keberatan. Penasihat ragu. Tidak ada butir yang menjawab siapa berhak memutuskan. Perdebatan pun berlarut, atau lebih buruk, keputusan diambil sepihak. Hal serupa terjadi saat laba harus dibagi. Tanpa aturan yang jelas, setiap pihak menafsirkan menurut kepentingannya.

Dampaknya meluas, dan sering baru terasa setelah usaha berjalan beberapa tahun. Keputusan usaha bergantung pada siapa yang sedang menjabat, bukan pada aturan. Perbedaan tafsir memicu perselisihan di antara pengurus, bahkan dengan pemerintah desa. Mitra dan lembaga keuangan juga ragu bekerja sama dengan badan usaha yang kewenangannya tidak jelas. Dokumen yang tampak sepele itu ternyata menentukan banyak hal.

BUM Desa berjalan dengan aturan main yang bolong tepat di titik-titik paling krusial. Karena itu, Anggaran Dasar perlu disusun butir demi butir, dengan panduan yang mendorong desa memikirkan setiap bagian. Setiap butir diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ini sesuai kondisi desa, dan apakah pengurus yang ada sanggup menjalankannya? Panduan ini dimulai dari butir wajib: nama, kedudukan, tujuan, modal, jenis usaha, perangkat organisasi, dan pembagian hasil usaha.

Aturan penamaan diperiksa lebih dulu agar nama yang dipilih sesuai ketentuan dan tidak perlu diganti belakangan. Batas kewenangan persetujuan ditulis tegas, misalnya nilai pinjaman dan kerja sama yang cukup disetujui direktur serta yang harus melalui pihak lain. Pembagian laba dirumuskan jelas, yaitu siapa menerima berapa dan untuk keperluan apa. Terakhir, mekanisme perubahan diatur, termasuk kewajiban memberitahukan perubahan melalui sistem informasi Desa.

Anggaran Rumah Tangga kemudian menurunkan butir-butir itu menjadi aturan kepegawaian dan SOP. Dengan begitu, Anggaran Dasar menjadi pagar besar, sedangkan Anggaran Rumah Tangga menjadi petunjuk kerja harian. Hasilnya adalah keputusan yang bisa ditelusuri dasarnya, bukan hasil tafsir sepihak. Pengurus baru pun lebih mudah memahami aturan karena semuanya sudah tertulis.

Bangun Fondasi BUM Desa yang Kuat melalui Dokumen Kelembagaan yang Tepat 

Di sinilah layanan kami berperan. Setiap layanan menjawab satu bagian dari masalah di atas.

  • Pendampingan Kelembagaan BUM Desa. Pendamping memandu desa menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga butir demi butir. Pendamping membantu menetapkan batas kewenangan persetujuan, merumuskan pembagian hasil usaha, dan memastikan mekanisme perubahan berjalan tertib. Hasilnya, dokumen mencerminkan kondisi desa, bukan salinan contoh, dan siap dipakai sebagai pegangan pengurus.

  • Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah panduan tertulis tentang siapa mengerjakan apa dan bagaimana caranya. Karena Anggaran Rumah Tangga mengatur SOP, penyusunannya melengkapi dokumen ini. Persetujuan pinjaman, kerja sama, dan pembagian laba pun punya alur kerja yang jelas dan bisa diikuti, siapa pun yang sedang menjabat.

  • Penyusunan Dokumen Master Plan. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan tahapan pengembangan usaha. Dengan arah yang jelas, tujuan, jenis usaha, dan kebutuhan modal di Anggaran Dasar dirumuskan berdasarkan rencana, bukan perkiraan.

Anggaran Dasar memang hanya beberapa halaman. Namun di dalamnya tertulis siapa berhak memutuskan, sampai batas mana, dan bagaimana hasil usaha dibagi. Jika Anggaran Dasar BUM Desa Anda dahulu disusun dari contoh, mungkin inilah saatnya memeriksa kembali: sudahkah ia mengatur hal-hal krusial dengan jelas? Dokumen yang disusun dengan cermat hari ini akan menghemat banyak perdebatan dan biaya di kemudian hari. Kami siap berdiskusi dan membantu memetakan langkah yang paling sesuai dengan kondisi desa Anda.


Dana Desa 2026: Peluang Baru bagi BUMDes untuk Memperkuat Ekonomi Desa

Dana Desa 2026: Peluang Baru bagi BUMDes untuk Memperkuat Ekonomi Desa

Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak pertama kali digulirkan, Dana Desa telah mendorong berbagai perubahan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Memasuki Tahun Anggaran 2026, pemerintah kembali menetapkan kebijakan baru terkait pengelolaan dan fokus penggunaan Dana Desa yang diharapkan mampu memberikan dampak lebih besar terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan.

Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kebijakan terbaru ini menjadi perhatian penting. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengelola potensi lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, setiap perubahan arah kebijakan Dana Desa akan berpengaruh terhadap strategi pengembangan BUMDes, baik dari sisi perencanaan usaha, kolaborasi, maupun pemberdayaan masyarakat.

  1. Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2026

    Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, pemerintah menetapkan sejumlah prioritas penggunaan Dana Desa. Kebijakan tersebut menekankan bahwa Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi desa.

Beberapa fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026 meliputi:

  • Penanganan kemiskinan ekstrem.

  • Program ketahanan pangan.

  • Penguatan kelembagaan ekonomi desa.

  • Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur desa.

  • Pengembangan desa tangguh bencana dan berketahanan iklim.

  • Peningkatan layanan dasar masyarakat.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin mendorong desa untuk membangun ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.

  1. Peluang Baru bagi Pengembangan BUMDes

Perubahan fokus penggunaan Dana Desa memberikan peluang yang cukup besar bagi BUMDes untuk berkembang. Jika sebelumnya sebagian besar anggaran desa banyak dialokasikan pada pembangunan fisik, kini ruang untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi semakin terbuka.

BUMDes dapat mengambil peran sebagai pengelola berbagai program ekonomi desa, baik melalui pengembangan unit usaha baru maupun optimalisasi usaha yang telah berjalan. Misalnya, BUMDes dapat mengelola usaha di sektor pertanian, perdagangan hasil panen, jasa, pengelolaan wisata desa, hingga pengembangan produk unggulan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Kondisi ini membuka peluang bagi BUMDes untuk memperluas manfaat ekonominya. Tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi desa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

  1. BUMDes Harus Lebih Profesional

Besarnya peluang yang tersedia tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes. Pemerintah kini semakin menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam pengelolaan Dana Desa maupun badan usaha desa.

Artinya, pengurus BUMDes dituntut memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan bisnis, melakukan analisis kelayakan usaha, mengelola administrasi dan keuangan, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban yang baik. Pengelolaan yang profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

Selain itu, pengurus juga perlu mampu membaca peluang pasar sehingga unit usaha yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki prospek jangka panjang.

4. Mendorong Kolaborasi dan Inovasi

Kebijakan Dana Desa terbaru juga mendorong desa untuk membangun kolaborasi yang lebih luas. Dalam konteks ini, BUMDes memiliki kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, sektor swasta, maupun komunitas masyarakat.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pendampingan usaha, pengembangan produk unggulan, pelatihan sumber daya manusia, hingga perluasan akses pemasaran. Dengan dukungan berbagai pihak, BUMDes tidak hanya menjadi pengelola usaha desa, tetapi juga menjadi pusat inovasi ekonomi yang mampu menghubungkan potensi lokal dengan kebutuhan pasar.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi langkah yang semakin penting. Digitalisasi pemasaran, pencatatan keuangan, hingga promosi produk melalui media sosial dapat membantu BUMDes meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pasar.

  1. Hal yang Perlu Dipersiapkan BUMDes

Agar mampu memanfaatkan peluang dari kebijakan Dana Desa terbaru, terdapat beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian pengelola BUMDes, antara lain:

  • Melakukan evaluasi terhadap unit usaha yang telah berjalan.

  • Menyusun rencana bisnis yang sesuai dengan potensi desa.

  • Meningkatkan kapasitas pengurus melalui pelatihan dan pendampingan.

  • Memperkuat tata kelola dan administrasi usaha.

  • Membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

  • Memanfaatkan teknologi digital untuk operasional dan pemasaran.

Persiapan tersebut akan membantu BUMDes menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan sekaligus meningkatkan keberhasilan dalam mengembangkan usaha desa.

Penutup

Kebijakan Dana Desa terbaru menunjukkan bahwa pemerintah semakin menempatkan penguatan ekonomi desa sebagai salah satu prioritas pembangunan. Bagi BUMDes, kebijakan ini bukan sekadar perubahan regulasi, tetapi juga peluang untuk memperluas peran sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Dengan tata kelola yang profesional, inovasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, BUMDes dapat memanfaatkan arah kebijakan tersebut untuk mengembangkan unit usaha yang produktif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.


19 Maret 2024

Kemitraan Narasumber Biro Bermas DIY Peningkatan Kapasitas BUMKal - Kelurahan Maguwoharjo

28 Desember 2022

Kunjungan Sekolah Bumdes

26 Desember 2022

Pelatihan Revitalisasi BUM Desa Paska PP 11 Tahun 2022

21 Desember 2022

Kunjungan Sekolah Bumdes

19 Desember 2022

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan

Yuk, ikut jadi bagian dari perjalanan Bumdes.id

untuk membangun komunitas & layanan yang membantu menumbuhkan BUM Desa di seluruh Indonesia!
Join Komunitas