Konsultasi Masalah BUM Desa Kamu Gratis!

Cek Sekarang!

Proposal

Temukan solusi peningkatan kapasitas SDM dan sistem keuangan BUMDesa melalui program PJJO. Unduh proposal untuk mengetahui seluruh manfaat dan mekanisme pendampingannya.

Download Proposal

Apa saja program kami

gambar pelatihan bum desa
Pelatihan BUM Desa

Kami memberikan layanan pelatihan baik secara online maupun offline dengan didukung konsultan dan praktisi berpengalaman soal Bumdes

gambar pelatihan bum desa
Pendampingan BUM Desa

Kami memberikan layanan pendampingan baik secara online maupun offline dengan didukung konsultan dan praktisi berpengalaman soal Bumdes

gambar pelatihan bum desa
Layanan Digital

Kami menyediakan layanan digital yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan Bumdes, seperti Cek Kesehatan Usaha Bumdes, Sistem Aplikasi Akuntansi Bumdes dan layanan konsultasi lainnya

Cek Kesehatan Usaha BUM Desa

Data Cek Kesehatan Usaha
BUM Desa Seluruh Indonesia

Rincian Data Bumdes.id

0

0

Total Data BUM Desa
BUM Desa Rintisan

*Bintang 1 - 2

0

0

Bumdes Berkembang
BUM Desa Maju

*Bintang 3

*Bintang 4 - 5

Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi
Barat, Sulawesi Tegah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara

Profil BUM Desa Indonesia

Profil Online BUM Desa Indonesia

Mereka adalah seluruh mitra yang berkolaborasi dengan dengan kami.

Newsletter terbaru

Newsletter Meravi Edisi 8 - Kilas Balik Perjalanan Meravi.id bersama Mitra

Periode: 2026

Newsletter Meravi Edisi 8  - Kilas Balik Perjalanan Meravi.id bersama Mitra

Download Newsletter

Bumdes TV

Video Edukasi BUM Desa

Kumpulan video edukatif terkait peraturan dan isu terbaru Bumdes di Indonesia.

Artikel Terbaru

Anggaran Dasar BUM Desa: Dokumen Kecil yang Menentukan Nasib Usaha Desa

Anggaran Dasar BUM Desa: Dokumen Kecil yang Menentukan Nasib Usaha Desa

Apa yang terjadi jika Anggaran Dasar BUM Desa hanya disalin dari contoh tanpa disesuaikan?

Pertanyaan ini berawal dari fungsi Anggaran Dasar sebagai aturan main utama di dalam BUM Desa. Menurut PP 11/2021 tentang BUM Desa, Anggaran Dasar memuat paling sedikit nama, kedudukan, tujuan, modal, jenis usaha, perangkat organisasi, dan pembagian hasil usaha (Pasal 11). Penamaan memiliki ketentuan yang ketat (Pasal 12). Adapun Anggaran Rumah Tangga mengatur kepegawaian dan SOP (Pasal 13). Pembagian ini masuk akal, sebab aturan pokok yang jarang berubah sebaiknya dipisahkan dari aturan teknis yang lebih sering disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Anggaran Dasar memuat hal-hal pokok. Anggaran Rumah Tangga menurunkannya menjadi aturan pelaksanaan sehari-hari. Keduanya menjadi pegangan bagi pengurus, pengawas, penasihat, dan pemerintah desa.

Namun dalam praktik, Anggaran Dasar sering disalin dari contoh. Nama desa diganti, tanda tangan dibubuhkan, dokumen selesai. Prosesnya cepat dan tampak aman karena contohnya berasal dari desa lain atau dari pendamping. Persoalannya, contoh dibuat untuk kondisi yang belum tentu sama. Jenis usaha, besaran modal, dan susunan pengurus tiap desa berbeda. Dokumen yang disalin tanpa disesuaikan tidak mencerminkan desa yang memakainya. Padahal Anggaran Dasar bukan sekadar kelengkapan administrasi. Ia menjadi dasar bagi hampir semua keputusan penting BUM Desa.

Akibatnya, banyak hal krusial tidak diatur dengan jelas. Berapa batas nilai pinjaman yang boleh diambil direktur tanpa persetujuan? Siapa yang menyetujui kerja sama dengan pihak ketiga, dan sampai nilai berapa? Bagaimana laba dibagi dan untuk apa saja? Pertanyaan-pertanyaan ini baru terasa penting ketika keputusan besar harus diambil.

Hal serupa sering terjadi pada Anggaran Rumah Tangga. Aturan kepegawaian dan SOP ditulis seadanya, atau belum ada sama sekali. Pengurus akhirnya bekerja menurut kebiasaan. Pegawai tidak tahu hak dan kewajibannya, sedangkan pengurus tidak punya pedoman untuk menilai kinerja.

Bayangkan BUM Desa ditawari pinjaman untuk menambah modal usaha. Direktur ingin menerimanya. Pengawas keberatan. Penasihat ragu. Tidak ada butir yang menjawab siapa berhak memutuskan. Perdebatan pun berlarut, atau lebih buruk, keputusan diambil sepihak. Hal serupa terjadi saat laba harus dibagi. Tanpa aturan yang jelas, setiap pihak menafsirkan menurut kepentingannya.

Dampaknya meluas, dan sering baru terasa setelah usaha berjalan beberapa tahun. Keputusan usaha bergantung pada siapa yang sedang menjabat, bukan pada aturan. Perbedaan tafsir memicu perselisihan di antara pengurus, bahkan dengan pemerintah desa. Mitra dan lembaga keuangan juga ragu bekerja sama dengan badan usaha yang kewenangannya tidak jelas. Dokumen yang tampak sepele itu ternyata menentukan banyak hal.

BUM Desa berjalan dengan aturan main yang bolong tepat di titik-titik paling krusial. Karena itu, Anggaran Dasar perlu disusun butir demi butir, dengan panduan yang mendorong desa memikirkan setiap bagian. Setiap butir diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ini sesuai kondisi desa, dan apakah pengurus yang ada sanggup menjalankannya? Panduan ini dimulai dari butir wajib: nama, kedudukan, tujuan, modal, jenis usaha, perangkat organisasi, dan pembagian hasil usaha.

Aturan penamaan diperiksa lebih dulu agar nama yang dipilih sesuai ketentuan dan tidak perlu diganti belakangan. Batas kewenangan persetujuan ditulis tegas, misalnya nilai pinjaman dan kerja sama yang cukup disetujui direktur serta yang harus melalui pihak lain. Pembagian laba dirumuskan jelas, yaitu siapa menerima berapa dan untuk keperluan apa. Terakhir, mekanisme perubahan diatur, termasuk kewajiban memberitahukan perubahan melalui sistem informasi Desa.

Anggaran Rumah Tangga kemudian menurunkan butir-butir itu menjadi aturan kepegawaian dan SOP. Dengan begitu, Anggaran Dasar menjadi pagar besar, sedangkan Anggaran Rumah Tangga menjadi petunjuk kerja harian. Hasilnya adalah keputusan yang bisa ditelusuri dasarnya, bukan hasil tafsir sepihak. Pengurus baru pun lebih mudah memahami aturan karena semuanya sudah tertulis.

Bangun Fondasi BUM Desa yang Kuat melalui Dokumen Kelembagaan yang Tepat 

Di sinilah layanan kami berperan. Setiap layanan menjawab satu bagian dari masalah di atas.

  • Pendampingan Kelembagaan BUM Desa. Pendamping memandu desa menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga butir demi butir. Pendamping membantu menetapkan batas kewenangan persetujuan, merumuskan pembagian hasil usaha, dan memastikan mekanisme perubahan berjalan tertib. Hasilnya, dokumen mencerminkan kondisi desa, bukan salinan contoh, dan siap dipakai sebagai pegangan pengurus.

  • Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah panduan tertulis tentang siapa mengerjakan apa dan bagaimana caranya. Karena Anggaran Rumah Tangga mengatur SOP, penyusunannya melengkapi dokumen ini. Persetujuan pinjaman, kerja sama, dan pembagian laba pun punya alur kerja yang jelas dan bisa diikuti, siapa pun yang sedang menjabat.

  • Penyusunan Dokumen Master Plan. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan tahapan pengembangan usaha. Dengan arah yang jelas, tujuan, jenis usaha, dan kebutuhan modal di Anggaran Dasar dirumuskan berdasarkan rencana, bukan perkiraan.

Anggaran Dasar memang hanya beberapa halaman. Namun di dalamnya tertulis siapa berhak memutuskan, sampai batas mana, dan bagaimana hasil usaha dibagi. Jika Anggaran Dasar BUM Desa Anda dahulu disusun dari contoh, mungkin inilah saatnya memeriksa kembali: sudahkah ia mengatur hal-hal krusial dengan jelas? Dokumen yang disusun dengan cermat hari ini akan menghemat banyak perdebatan dan biaya di kemudian hari. Kami siap berdiskusi dan membantu memetakan langkah yang paling sesuai dengan kondisi desa Anda.


Dana Desa 2026: Peluang Baru bagi BUMDes untuk Memperkuat Ekonomi Desa

Dana Desa 2026: Peluang Baru bagi BUMDes untuk Memperkuat Ekonomi Desa

Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak pertama kali digulirkan, Dana Desa telah mendorong berbagai perubahan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Memasuki Tahun Anggaran 2026, pemerintah kembali menetapkan kebijakan baru terkait pengelolaan dan fokus penggunaan Dana Desa yang diharapkan mampu memberikan dampak lebih besar terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan.

Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kebijakan terbaru ini menjadi perhatian penting. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengelola potensi lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, setiap perubahan arah kebijakan Dana Desa akan berpengaruh terhadap strategi pengembangan BUMDes, baik dari sisi perencanaan usaha, kolaborasi, maupun pemberdayaan masyarakat.

  1. Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2026

    Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, pemerintah menetapkan sejumlah prioritas penggunaan Dana Desa. Kebijakan tersebut menekankan bahwa Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi desa.

Beberapa fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026 meliputi:

  • Penanganan kemiskinan ekstrem.

  • Program ketahanan pangan.

  • Penguatan kelembagaan ekonomi desa.

  • Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur desa.

  • Pengembangan desa tangguh bencana dan berketahanan iklim.

  • Peningkatan layanan dasar masyarakat.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin mendorong desa untuk membangun ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.

  1. Peluang Baru bagi Pengembangan BUMDes

Perubahan fokus penggunaan Dana Desa memberikan peluang yang cukup besar bagi BUMDes untuk berkembang. Jika sebelumnya sebagian besar anggaran desa banyak dialokasikan pada pembangunan fisik, kini ruang untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi semakin terbuka.

BUMDes dapat mengambil peran sebagai pengelola berbagai program ekonomi desa, baik melalui pengembangan unit usaha baru maupun optimalisasi usaha yang telah berjalan. Misalnya, BUMDes dapat mengelola usaha di sektor pertanian, perdagangan hasil panen, jasa, pengelolaan wisata desa, hingga pengembangan produk unggulan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Kondisi ini membuka peluang bagi BUMDes untuk memperluas manfaat ekonominya. Tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi desa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

  1. BUMDes Harus Lebih Profesional

Besarnya peluang yang tersedia tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes. Pemerintah kini semakin menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam pengelolaan Dana Desa maupun badan usaha desa.

Artinya, pengurus BUMDes dituntut memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan bisnis, melakukan analisis kelayakan usaha, mengelola administrasi dan keuangan, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban yang baik. Pengelolaan yang profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

Selain itu, pengurus juga perlu mampu membaca peluang pasar sehingga unit usaha yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki prospek jangka panjang.

4. Mendorong Kolaborasi dan Inovasi

Kebijakan Dana Desa terbaru juga mendorong desa untuk membangun kolaborasi yang lebih luas. Dalam konteks ini, BUMDes memiliki kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, sektor swasta, maupun komunitas masyarakat.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pendampingan usaha, pengembangan produk unggulan, pelatihan sumber daya manusia, hingga perluasan akses pemasaran. Dengan dukungan berbagai pihak, BUMDes tidak hanya menjadi pengelola usaha desa, tetapi juga menjadi pusat inovasi ekonomi yang mampu menghubungkan potensi lokal dengan kebutuhan pasar.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi langkah yang semakin penting. Digitalisasi pemasaran, pencatatan keuangan, hingga promosi produk melalui media sosial dapat membantu BUMDes meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pasar.

  1. Hal yang Perlu Dipersiapkan BUMDes

Agar mampu memanfaatkan peluang dari kebijakan Dana Desa terbaru, terdapat beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian pengelola BUMDes, antara lain:

  • Melakukan evaluasi terhadap unit usaha yang telah berjalan.

  • Menyusun rencana bisnis yang sesuai dengan potensi desa.

  • Meningkatkan kapasitas pengurus melalui pelatihan dan pendampingan.

  • Memperkuat tata kelola dan administrasi usaha.

  • Membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

  • Memanfaatkan teknologi digital untuk operasional dan pemasaran.

Persiapan tersebut akan membantu BUMDes menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan sekaligus meningkatkan keberhasilan dalam mengembangkan usaha desa.

Penutup

Kebijakan Dana Desa terbaru menunjukkan bahwa pemerintah semakin menempatkan penguatan ekonomi desa sebagai salah satu prioritas pembangunan. Bagi BUMDes, kebijakan ini bukan sekadar perubahan regulasi, tetapi juga peluang untuk memperluas peran sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Dengan tata kelola yang profesional, inovasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, BUMDes dapat memanfaatkan arah kebijakan tersebut untuk mengembangkan unit usaha yang produktif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.


Memperkuat Ekonomi Desa melalui BUMDes: Pemberdayaan, Inovasi, dan Kolaborasi

Memperkuat Ekonomi Desa melalui BUMDes: Pemberdayaan, Inovasi, dan Kolaborasi

Pembangunan desa tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat. Desa yang memiliki jalan, jembatan, atau fasilitas publik yang baik belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan warganya apabila tidak diikuti dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola potensi desa menjadi sumber pendapatan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, membangun kemitraan, hingga mengembangkan investasi demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa BUMDes bukan sekadar badan usaha biasa, melainkan instrumen pembangunan ekonomi desa yang dikelola berdasarkan semangat gotong royong, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme.

  1. BUMDes sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal

Ekonomi lokal merupakan aktivitas ekonomi yang tumbuh dari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Setiap desa memiliki keunggulan yang berbeda, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, hingga industri kreatif. Namun, potensi tersebut sering kali belum mampu memberikan nilai ekonomi yang optimal karena masih dijual dalam bentuk bahan mentah atau belum dikelola secara profesional.

BUMDes hadir untuk menjembatani kondisi tersebut. Melalui berbagai unit usaha yang dikembangkan, BUMDes dapat mengolah potensi desa menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Misalnya, hasil pertanian tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi juga diolah menjadi produk siap konsumsi dengan kemasan yang lebih menarik. Demikian pula potensi wisata desa dapat dikembangkan melalui pengelolaan destinasi, homestay, hingga promosi digital sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan.

Pendekatan ini memberikan dampak yang lebih luas karena manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pengelola BUMDes, tetapi juga oleh petani, pelaku UMKM, kelompok perempuan, pemuda desa, hingga masyarakat yang terlibat dalam rantai usaha tersebut.


  1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan

Keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh setiap tahun. Lebih dari itu, keberhasilan BUMDes tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan BUMDes.

Pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas usaha, mulai dari proses produksi, pemasaran, hingga pengelolaan unit usaha. Selain menciptakan lapangan pekerjaan, masyarakat juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memahami manajemen usaha, serta memperluas akses terhadap pasar dan pembiayaan.

Ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya sendiri, maka dampak ekonomi yang dihasilkan akan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan bantuan yang bersifat sesaat. Inilah yang membedakan BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi dengan program bantuan sosial yang bersifat konsumtif.

  1. Peran Strategis BUMDes dalam Perekonomian Desa

Dalam praktiknya, BUMDes memiliki berbagai peran yang saling berkaitan dalam memperkuat ekonomi desa. Beberapa di antaranya meliputi:

  • Mengelola potensi ekonomi desa menjadi unit usaha yang produktif.

  • Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

  • Mendukung perkembangan UMKM dan usaha masyarakat.

  • Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

  • Mengoptimalkan pemanfaatan aset desa.

  • Mendorong tumbuhnya investasi dan kemitraan usaha.

Melalui peran tersebut, BUMDes mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata. Ketika satu unit usaha berkembang, maka berbagai usaha pendukung lainnya juga akan ikut tumbuh sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.




  1. Pentingnya Inovasi dalam Pengembangan BUMDes

Perkembangan dunia usaha menuntut BUMDes untuk terus berinovasi. Mengandalkan usaha yang sama selama bertahun-tahun tanpa adanya pengembangan akan membuat daya saing semakin menurun. Oleh karena itu, pengelola BUMDes perlu mampu membaca peluang pasar serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk.

Salah satu bentuk inovasi yang mulai banyak diterapkan adalah digitalisasi usaha. Pemanfaatan media sosial, marketplace, website, serta sistem pembayaran digital memungkinkan produk-produk desa dikenal oleh pasar yang lebih luas. Digitalisasi juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelayanan, serta memudahkan proses pencatatan keuangan sehingga tata kelola usaha menjadi lebih profesional.

Selain inovasi teknologi, pengembangan produk juga perlu menjadi perhatian. Produk desa yang memiliki kualitas baik, kemasan menarik, serta memiliki identitas lokal akan lebih mudah bersaing di pasar. Oleh sebab itu, BUMDes perlu terus mendorong inovasi yang sesuai dengan karakteristik desa dan kebutuhan konsumen.

  1. Kolaborasi Menjadi Faktor Penentu Keberhasilan

BUMDes tidak dapat berkembang apabila hanya mengandalkan kemampuan internal. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, komunitas, hingga sektor swasta. Melalui kolaborasi tersebut, BUMDes dapat memperoleh pendampingan, transfer teknologi, akses pembiayaan, hingga jaringan pemasaran yang lebih luas.

Kerja sama dengan pelaku usaha juga membuka peluang bagi BUMDes untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri yang lebih besar. Dengan demikian, produk yang dihasilkan masyarakat desa memiliki pasar yang lebih pasti sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Di sisi lain, perguruan tinggi dapat memberikan dukungan melalui penelitian, inovasi produk, serta pendampingan manajemen usaha. Sinergi berbagai pihak inilah yang akan memperkuat posisi BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.

  1. Tantangan yang Perlu Dihadapi

Meskipun memiliki peluang yang besar, pengembangan BUMDes masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola, rendahnya literasi digital, serta minimnya inovasi usaha menjadi beberapa kendala yang masih sering ditemui di berbagai daerah.

Namun demikian, tantangan tersebut bukan alasan untuk menghentikan pengembangan BUMDes. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi dorongan agar pemerintah desa, pengelola, dan seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, pendampingan, serta penerapan tata kelola yang lebih profesional dan transparan. Penguatan kelembagaan menjadi salah satu fokus yang juga didorong dalam implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 agar BUMDes mampu berkembang secara berkelanjutan.



19 Maret 2024

Kemitraan Narasumber Biro Bermas DIY Peningkatan Kapasitas BUMKal - Kelurahan Maguwoharjo

28 Desember 2022

Kunjungan Sekolah Bumdes

26 Desember 2022

Pelatihan Revitalisasi BUM Desa Paska PP 11 Tahun 2022

21 Desember 2022

Kunjungan Sekolah Bumdes

19 Desember 2022

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan

Yuk, ikut jadi bagian dari perjalanan Bumdes.id

untuk membangun komunitas & layanan yang membantu menumbuhkan BUM Desa di seluruh Indonesia!
Join Komunitas