Salah satu kekuatan utama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang seringkali belum sepenuhnya dimanfaatkan adalah sifatnya yang multiperan. Berbeda dengan badan usaha konvensional yang biasanya terikat pada satu bentuk peran tertentu, Bumdes memiliki keleluasaan untuk bergerak di berbagai posisi sekaligus — sebuah karakteristik yang menjadikannya entitas paling relevan untuk menjawab kompleksitas tantangan desa saat ini.

Apa yang Dimaksud dengan Multiperan Bumdes?

Konsep multiperan Bumdes merujuk pada kemampuan Bumdes untuk menjalankan berbagai fungsi sekaligus dalam satu waktu. Bumdes memiliki posisi yang bersifat dinamis dan strategis, karena dapat menjalankan multiperan, bersifat hybrid, serta bisa menjadi wadah sekaligus pelaku dalam aktivitas ekonomi desa.

Sifat multiperan ini menjadi jawaban atas realitas bahwa Bumdes harus terus memetakan kembali kondisi lingkungan yang ada (baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, maupun lingkungan atau dikenal dengan analisis PESTL), menangkap peluang-peluang baru, serta menata ulang sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya.

Wadah dan Pelaku: Dua Sisi dari Satu Entitas

Salah satu bentuk paling konkret dari multiperan Bumdes adalah kemampuannya untuk menjadi wadah sekaligus pelaku dalam waktu bersamaan. Kedua peran ini memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi:

Bumdes sebagai Wadah

Dalam peran ini, Bumdes berfungsi sebagai perantara atau fasilitator bagi berbagai aktor ekonomi desa lainnya. Contoh paling jelas terlihat pada tahap paska produksi dalam rantai nilai desa, di mana Bumdes menampung hasil produksi masyarakat dan menyediakan layanan dukungan seperti jasa keuangan, logistik, dan pergudangan — tanpa harus menjadi pelaku utama di setiap prosesnya.

Bumdes sebagai Pelaku

Di sisi lain, Bumdes juga dapat langsung terjun sebagai pelaku usaha, misalnya dengan mengelola unit usaha tertentu secara langsung — baik di bidang ekonomi produktif maupun layanan umum bagi masyarakat desa.

Fleksibilitas untuk bergerak di antara dua peran ini yang membuat Bumdes mampu beradaptasi dengan kebutuhan desa yang terus berubah, tanpa harus terpaku pada satu model bisnis yang kaku.

Empat Kemungkinan Posisi dalam Ekosistem

Sifat multiperan Bumdes juga tercermin dari kemampuannya untuk mengambil posisi yang berbeda-beda dalam berhubungan dengan aktor ekonomi lain di desa, seperti UMKM, KDMP, PAM Des, Gapoktan, Pokdarwis, Ibu-Ibu PKK, dan Kelompok Muda. Setidaknya ada empat kemungkinan posisi yang bisa terjadi:

1. Kompetisi — ketika lini usaha Bumdes bersinggungan langsung dengan aktor lain

2. Ko-eksistensi — ketika Bumdes dan aktor lain berjalan berdampingan tanpa banyak interaksi

3. Kolaborasi — ketika terbentuk hubungan bisnis (business-to-business) yang saling menguntungkan

4. Integrasi — ketika Bumdes dan aktor lain menyatu dalam satu ekosistem bisnis desa yang utuh

Kemampuan Bumdes untuk bernavigasi di antara keempat posisi ini — bergantung pada konteks dan mitra yang dihadapi — merupakan bagian dari sifat multiperan yang menjadikannya entitas yang sangat adaptif.

Bumdes Bersifat Hybrid: Ruang Publik dan Ruang Privat

Selain fleksibel dalam peran dan posisi, Bumdes juga bersifat hybrid dalam cakupan operasionalnya. Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun layanan umum, dapat bergerak di ruang publik maupun ruang privat, serta dapat menerima pendanaan baik dari APBN maupun dari dana masyarakat.

Sifat hybrid inilah yang membuat Bumdes sangat fleksibel dan adaptif — sebuah karakteristik yang sulit ditemukan pada badan usaha konvensional yang umumnya terikat pada satu jenis kegiatan usaha atau satu sumber pendanaan saja.

Mengapa Sifat Multiperan Ini Penting bagi Bumdes?

Ada beberapa alasan mengapa karakteristik multiperan menjadi keunggulan strategis bagi Bumdes:

1. Kemampuan beradaptasi dengan cepat. Di tengah ketidakpastian global — mulai dari perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan generasi — Bumdes yang tidak terpaku pada satu peran tunggal akan lebih siap merespons perubahan.

2. Membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Dengan bisa menjadi wadah sekaligus pelaku, Bumdes memiliki lebih banyak opsi untuk membangun kemitraan dengan berbagai aktor ekonomi desa, termasuk entitas baru seperti KDMP.

3. Memaksimalkan potensi sumber daya desa. Sifat hybrid memungkinkan Bumdes menggarap berbagai sumber pendapatan sekaligus — dari unit usaha langsung, jasa layanan dukungan, hingga optimalisasi aset desa.

4. Mendukung peran sebagai orkestrator ekosistem. Untuk dapat menjalankan peran sebagai orkestrator yang efektif, Bumdes memang dituntut memiliki fleksibilitas multiperan — mampu memimpin tanpa harus selalu mengendalikan secara penuh.

Tantangan dalam Menjalankan Multiperan

Meski menawarkan banyak keunggulan, menjalankan multiperan secara bersamaan bukan tanpa tantangan. Bumdes perlu memiliki:

• Kejelasan prioritas — agar tidak kehilangan fokus akibat terlalu banyak peran yang dijalankan sekaligus

• Kapasitas kelembagaan yang memadai — mencakup mindset, leadership, kemampuan manajerial, dan technical skills yang mumpuni

• Tata kelola yang jelas — agar peran sebagai wadah tidak tumpang tindih dengan peran sebagai pelaku, terutama ketika berhadapan dengan mitra ekonomi lain di desa

Kesimpulan

Multiperan Bumdes adalah salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki entitas ini dalam menghadapi kompleksitas tantangan desa masa kini. Kemampuan untuk menjadi wadah sekaligus pelaku, bergerak fleksibel di antara ruang publik dan privat, serta beradaptasi dengan berbagai posisi dalam ekosistem bisnis desa, menjadikan Bumdes sebagai entitas yang paling potensial untuk memimpin transformasi ekonomi desa ke depan — asalkan diimbangi dengan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Setiap perubahan regulasi tentang desa selalu membawa konsekuensi besar terhadap arah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Kali ini, UU Desa 3/2024 — sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Desa — menandai babak baru yang menuntut Bumdes untuk tampil jauh lebih mandiri dan profesional. Artikel ini mengulas apa saja poin penting dari regulasi ini dan bagaimana dampaknya terhadap arah pengembangan Bumdes ke depan.

UU Desa 3/2024 sebagai Gelombang Keempat Regulasi Bumdes

Untuk memahami signifikansi UU Desa 3/2024, penting melihatnya dalam konteks perjalanan panjang regulasi Bumdes yang telah melalui beberapa gelombang perubahan:

• Gelombang pertama (UU 32/2004, PP 72/2005, Permendagri 39/2010) — memposisikan Bumdes sebagai badan usaha yang sebangun dengan BUMD/BUMN

• Gelombang kedua (UU 6/2014, Permendes 4/2015) — menegaskan Bumdes sebagai entitas lokal berbasis kearifan lokal, sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas

• Gelombang ketiga (UU 11/2020, PP 11/2021, Permendes 3/2021) — memperkuat status Bumdes sebagai badan hukum yang dapat bekerja sama dengan berbagai pihak

• Gelombang keempat (UU 3/2024) — membuka arah baru menuju peran Bumdes sebagai orkestrator ekosistem bisnis desa

Kehadiran UU Desa 3/2024 ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Desa yang lebih teknis, sebagai pedoman operasional bagi Bumdes dalam menjalankan perannya di era baru ini.

Poin Penting: Bumdes Dituntut Mandiri dan Profesional

Salah satu pesan utama dari UU Desa 3/2024 adalah tuntutan agar Bumdes menjadi lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan operasionalnya. Ini bukan sekadar imbauan administratif, melainkan respons langsung terhadap perubahan kondisi fiskal nasional yang menuntut desa untuk segera mencapai kemandirian ekonomi, tanpa terus bergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran dari pusat.

Tuntutan kemandirian ini sejalan dengan realitas di lapangan: ketidakpastian ekonomi global — mulai dari perang dagang, pelambatan ekonomi, hingga fluktuasi harga minyak dan nilai tukar dolar — menuntut desa memiliki fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan tidak rentan terhadap guncangan eksternal.

Fokus pada Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan

Poin penting lainnya dari UU Desa 3/2024 adalah penekanan pada pengembangan kerja sama dan kemitraan sebagai fokus utama arah pengembangan Bumdes. Ini menandai pergeseran paradigma yang signifikan — dari Bumdes yang sebelumnya cenderung berjalan sebagai unit usaha tunggal, menjadi entitas yang didorong untuk membangun jejaring kolaboratif dengan berbagai pihak.

Fokus pada kerja sama dan kemitraan ini relevan dengan konteks kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang belakangan mulai tumbuh di berbagai desa. Alih-alih memposisikan diri sebagai pesaing, UU Desa 3/2024 secara implisit mendorong Bumdes untuk membangun kolaborasi dengan entitas ekonomi desa lainnya, termasuk KDMP, UMKM, Gapoktan, dan kelompok masyarakat lain.

Implikasi UU Desa 3/2024 terhadap Peran Bumdes sebagai Orkestrator

Perubahan regulasi ini secara langsung membuka jalan bagi Bumdes untuk mengambil peran sebagai orkestrator ekosistem bisnis desa — pihak yang merancang, mengembangkan, dan mengelola jalannya kolaborasi antar aktor ekonomi di desa. Peran ini menuntut Bumdes tidak lagi hanya berfokus pada satu atau dua unit usaha, melainkan menjadi wadah yang menghubungkan seluruh potensi ekonomi desa dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Beberapa implikasi praktis dari perubahan arah regulasi ini antara lain:

1. Bumdes perlu memperkuat kapasitas kelembagaan — mencakup mindset, leadership, kemampuan manajerial, dan technical skills pengelolanya, agar mampu menjalankan peran orkestrator secara efektif

2. Bumdes perlu membangun mekanisme kerja sama yang jelas dengan entitas ekonomi desa lainnya, termasuk KDMP, sesuai arah kebijakan yang mendorong kemitraan

3. Bumdes perlu mengoptimalkan aset desa sebagai salah satu sumber kemandirian finansial, misalnya melalui skema sewa aset yang diatur dalam regulasi turunan seperti Permendagri No. 3/2024

4. Bumdes perlu memperluas fokus usahanya dari sekadar unit usaha ekonomi menjadi entitas yang juga dapat menyediakan layanan umum bagi masyarakat desa

Mengapa Perubahan Ini Penting Dipahami Sejak Dini?

Regulasi seperti UU Desa 3/2024 bukan sekadar dokumen hukum yang berlaku di atas kertas, melainkan arah kebijakan yang akan membentuk pola operasional Bumdes dalam beberapa tahun ke depan. Desa dan pengelola Bumdes yang memahami arah perubahan ini sejak dini akan memiliki keunggulan dalam mempersiapkan diri — baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun strategi bisnis — dibandingkan desa yang baru bereaksi setelah aturan turunan sepenuhnya diberlakukan.

Selama Undang-Undang Desa masih berlaku, Bumdes akan tetap menjadi entitas yang strategis. Namun bentuk dan cakupan perannya akan terus bertransformasi mengikuti arah kebijakan yang berlaku — dan UU Desa 3/2024 menjadi penanda babak baru menuju peran Bumdes sebagai orkestrator ekosistem bisnis desa.

Kesimpulan

UU Desa 3/2024 membawa arah baru bagi pengembangan Bumdes, dengan penekanan pada kemandirian, profesionalisme, serta pengembangan kerja sama dan kemitraan. Perubahan ini membuka peluang besar bagi Bumdes untuk naik kelas menjadi orkestrator ekosistem bisnis desa — namun juga menuntut kesiapan kelembagaan yang matang agar peran baru ini dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.