Program Prioritas Pemulihan Ekonomi untuk Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri Desa,nomor 8 Tahun 2022.

Peraturan ini sebagai panduan penggunaan dana desa tahun 2023 meliputi belanja dana desa untuk tiga program prioritas yaitu:

• Mitigasi dan penanganan bencana alam maupun non-alam,
• Program-program strategis prioritas nasional
• Pemulihan ekonomi secara nasional.

Penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan menteri di atas untuk proses mendirikan BUMDes dan proses pengembangan, peningkatan kapasitas, dengan demikian berarti desa dan masyarakat desa bisa melakukan 3 hal berikut:

1. Melakukan atau mengikuti pelatihan pendirian BUMDes atau BUMDes bersama jika belum berdiri badan usaha tersebut. Proses pendirian Badan Usaha Milik Desa dapat dimulai dengan Musyawarah Desa. Dokumen dan draft proses pendirian seperti contoh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat diperoleh di: www.bumdes.id 
2. Masyarakat desa dan pengurus BUMDes dapat juga mengikuti pelatihan peningkatan skala usaha, baik dalam bentuk pelatihan kelembagaan atau tata kelola, misalnya khusus dengan isu-isu terkini banyaknya kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang sektor keuangan oleh beberapa oknum. Untuk mengantisipasinya, pengurus BUMDes dapat mengikuti pelatihan penyusunan SOP Keuangan BUMDes melalui www.bumdes.id 
3. Peningkatan skala usaha juga dapat diikuti pengurus BUMDes dan masyarakat desa untuk memetakan usaha BUMDes menjadi berkembang dan tumbuh besar. Misalnya jika BUMDes dalam satu dekade hanya memiliki unit usaha yang bersifat konvensional seperti Pengolahan Air Bersih dan Penggilingan Padi saja. Maka BUMDes dapat mengikuti pelatihan peningkatan skala usaha www.bumdes.id untuk membuka potensi baru desa di sektor digitalisasi, contohnya mengadakan pelatihan untuk pengusaha UMKM di desa agar bisa membuat kemasan produk, membuat website tempat jualan hingga optimasi media sosial.