BUMDes Mendirikan Listrik Desa Mengapa tidak?

Listrik Desa BUMDEs

Bumdes.id Pemenuhan kebutuhan akan sumber daya listrik masih menjadi persoalan yang sampai hari ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah, terutama di desa-desa terpencil, perbatasan, dan terluar, yang jumlahnya mencapai angka sepuluh ribu lebih atau sekitar 13 persen dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia. Program pemerataan akses sumber daya listrik selama ini telah menjadi konsen pemerintah, namun tentu saja, guna mencapai percepatan perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat desa terhadap energi listrik saat ini makin bertambah luas, hal ini karena kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang dengan baik berkat adanya dukungan sumber daya listrik, sehingga mesin mesin pendukung berjalannya industri rumah tangga dapat berjalan. Mengingat kebutuhan akan listrik, tidak hanya sebagai kebutuhan industri ‘peningkatan kegiatan ekonomi’ namun juga kebutuhan dasar kehidupan masyarakat, maka listrik menjadi persoalan mendasar yang harus dipenuhi, jika tidak maka kembali pada pertanyaan; “Bagaimana desa dapat berkembang, pelayanan sosialnya akan berjalan, kegiatan ekonominya akan tumbuh maju, dan masyarakatnya sejahtera, jika kebutuhan energi listriknya saja tidak terpenuhi dengan baik?”

Sejalan dengan persoalan listrik yang ada di desa-desa, selama ini pemerintah melalui Kemendes-PDTT dan kementerian terkait telah berupaya mengembangkan program desa mandiri energi di desa-desa yang sulit dijangkau PLN. Pengembangan desa mandiri energi dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan energi listriknya sendiri.

Sebagai contoh nyata Kemendes-PDTT, telah mendorong setiap desa untuk memiliki kemampuan dalam memenuhi sendiri 60 persen kebutuhan energi listriknya. Hal ini, menjadi mungkin karena banyak desa memiliki sumber daya energi terbarukan yang bisa menghasilkan listrik. Contohnya, sumber pertanian yang bisa menghasilkan biofuel dan agrofuel maupun dari sumber nonpertanian seperti penggunaan mikrohidro, tenaga surya, dan biogas.

Selaras dengan apa yang sedang diupayakan pemerintah melalui Kemenders-PDTT, apa yang dapat desa lakukan? Apa yang masyarakat desa dapat upayakan untuk menghadirkan sumber daya listrik di desa mereka? Jawabannya adalah dengan mencari sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai sumber daya pembangkit listrik, seperti telah disebutkan di atas. Kemudian, mulai menyusun rencana untuk mendirikan pembangkit listrik desa, sebagai bagian dari Program  listrik  perdesaan.

Potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya pembangkit tenaga listrik melimpah di desa desa. Tinggal bagaimana, pemerintah desa dan masyarakat dapat memaksimalkan, menjadikan potensi yang ada sebagai modal awal untuk menghadirkan listrik di desa. Ini, bisa diprakarsai dengan adanya Dana Desa dan hadirnya Badan Usaha Milik Desa, yang akan mengambil peran dalam upaya mendirikan unit usaha pembangkit listrik desa.

Program  listrik  perdesaan  adalah  kebijakan Pemerintah  dalam  bidang  ketenagalistrikan untuk  perluasan  akses  listrik  pada  wilayah yang  belum  terjangkau  jaringan  distribusi tenaga listrik di daerah perdesaan. Untuk   daerah isolated yang   tidak   dapat dijangkau oleh jaringan listrik PLN, di arahkan untuk menggunakan potensi energi setempat(PLTS, PLT Bayu dan PLTMH).

Tujuan dari program listrik perdesaan adalah untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran masyarakat perdesaan secara adil dan merata, antara lain dengan:

  1. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan
  2. Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan
  3. Mendorong   produktivitas   ekonomi,   sosial   dan   budaya masyarakat perdesaan
  4. Memudahkan   dan   mempercepat   masyarakat   perdesaan memperoleh  informasi  dari  media  elektronik serta  media komunikasi lainnya.
  5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat perdesaan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009  tentang Ketenaga listrikan pada Pasal 4, yaitu:(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:
a)  Kelompok masyarakat tidak mampu;
b)  Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik  didaerah yang belum berkembang;
c) Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
d)  Pembangunan listrik perdesaan.

Ketenaga listrikan (berdasarkan UU N o .3 0 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan) Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  secara  adil  dan  merata  serta  mewujudkan  pembangunan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Sumber Energi Primer[1]Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari  luar  negeri  harus  dimanfaatkan  secara  optimal  sesuai  dengan Kebijakan Energi Nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.[1]Pemanfaatan  sumber  energi  primer  harus  dilaksanakan  dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.[1]Pemanfaatan  sumber  energi  primer  yang  terdapat  di  dalam  negeri diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

Hambatan dan tantangan

  1. Sebagian  besar  lokasi  sumber  energi  primer  pembangkit energi  baru  terbarukan  berada  pada  daerah-daerah  yang penduduknya sedikit.
  2. Kepadatan  penduduk  (density)  yang  rendah  dan  faktor geografis yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi PLN.
  3. Keterbatasan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik.
  4. Keberlanjutan   (Sustainability)   pembangkit   energi   baru terbarukan.

Mekanisme Pendanaan Listrik Pedesaan

  1. APBN dan APBD
    a) Program Listrik Perdesaan dan Program Listrik Hemat dan Murah.
    b) Pembangunan Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).
    c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Perdesaan.
    d) Pengembangan Listrik Perdesaan oleh Pemerintah Daerah.
  2. Non APBN
    a)Pembangunan pembangkit dan perluasan jaringan PLN melalui APLN.
    b)Pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan oleh Koperasi, Swasta dan LSM.

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengambil peran untuk menghadirkan listrik di desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mendirikan pembangkit listrik desa. Hal ini tentu saja akan mewujudkan desa mandiri energi, namun tentu saja diperlukan dana yang tidak sedikit. Karenanya, perihal pendanaan tidak cukup jika hanya mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat, atau Dana Desa. Diperlukan keikutsertaan kalangan swasta termasuk dunia usaha, di antaranya melalui program corporate social responsibilty (CSR).

Demikian pembahasan mengenai Listrik Desa yang dapat diinisiasi oleh pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Sebagai informasi, kami Bumdes.id dan Sekolah Bumdes, memiliki berbagai program yang mendukung percepatan dalam mewujudkan desa maju, desa mandiri. Program tersebut dapat dilihat melalui link berikut: Kelas Sekolah Bumdes https://bumdes.id/2019/09/telah-dibuka-kelas-sekolah-bumdes/
TOT Pendamping BUMDes https://bumdes.id/2019/09/pedaftaran-tot-pendamping-bumdes-angkatan-20-sudah-dibuka/

Mau tahu lebih lanjut tentang program-program Sekolah BUMDes? Ayo kunjungi Sekolah BUMDes yang berada Jl. Nogotirto No. 15 B, Yogyakarta 55293, selain Kelas BUMDes Sukses dan Kelas Desa Mandiri, Sahabat BUMDes juga bisa melakukan kunjungan ke BUMDes-BUMDes terbaik di Jogjakarta bersama Bumdes ID sehingga bisa mengadopsi berbagai ilmu dari BUMDes-BUMDes tersebut dan transfer ilmu serta mampu menerapkannya di BUMDes masing-masing.

𝗕𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗕𝘂𝗺𝗱𝗲𝘀 𝗬𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗕𝘂𝗺𝗱𝗲𝘀 – 𝗣𝘂𝘀𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗵𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗺𝗱𝗲𝘀. Informasi program dan kerja sama: Telp/SMS/WA https://wa.me/6285772900800 . Salam BUMDes Sukses, Desa Mandiri. (Aryanto Bumdes.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *