Tren “Mati Suri” Usaha BUMDes, Apa Penyebab dan Solusi Utamanya?

bumdes matiu suri

Sejak lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Indonesia kini telah memiliki BUMDes yang jumlahnya sudah mencapai 39.149 buah dan tersebar di seluruh tanah air. Pulau dengan jumlah BUMDes terbanyak saat ini masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, apakah kalian tahu, bagaimana kondisi BUMDes-BUMDes terkini setelah beberapa tahun berdiri?

Perlu diketahui Sahabat Bumdes.id, separuh lebih BUMDes di Indonesia mengalami mati suri dan tidak memiliki kegiatan bisnis atau usaha sama sekali selama berdiri menjadi BUMDes. Dapat dianalisis, minimnya kemampuan pengelola serta lemahnya pembinaan dari aparatur desa menjadi beberapa penyebab yang mengakibatkan BUMDes di tanah air ini tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan tak sedikit akhir dari kisah BUMDes-BUMDes tersebut berujung “gulung tikar”.

Seperti yang dikatakan oleh Kabiro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa PDTT, Bonivasius Prasetya Ictianto, dia mengakui akan kebenaran masih banyaknya BUMDes di Indonesia yang mengalami mati suri. Sebagian besar BUMDes yang mati suri tersebut berada di luar pulau Jawa dan Sumatera. Lagi, persoalan terkait ketidaktahuan masyarakat dalam mengelola BUMDes menjadi salah satu penyebab utama BUMDes di luar Jawa mengalami mati suri. Oleh karena itu, Kemendes PDTT fokus dalam mendorong BUMDes-BUMDes di Indonesia untuk melakukan peningkatan kapasitas pengelola dan juga aparatur desa. Sebenarnya, apa yang menjadi penyebab utama BUMDes tidak memiliki usaha yang mumpuni dan mengalami tren mati suri?

Terdapat beberapa alasan paling mendasar yang menyebabkan usaha BUMDes di Indonesia mengalami mati suri dan berakhir failed. Berikut penjelasannya dari Bumdes.id!

1. BUMDes Berdiri Tanpa Plan

BUMDes bukan sebuah game yang biasa kita mainkan tanpa peduli akhirnya akan berhasil (menang) atau gagal (kalah). BUMDes berdiri bukan karena dasar coba-coba berhadiah atau mencari keberuntungan belaka. Mendirikan dan menjalankan usaha BUMDes harus berdasarkan kajian yang benar. Jika asal-asalan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Diusahakan, sebelum mendirikan BUMDes, aparatur desa seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat desa melakukan musyawarah desa untuk menyusun Peraturan Desa terkait BUMDes serta AD/ART BUMDes. Tidak hanya itu, diusahakan semua lini membahas rencana BUMDes ke depan, terkhusus para pengurus BUMDes yang terpilih harus memiliki planning usaha apa yang potensi dikembangkan dan memiliki pasar di desa maupun area desa. Dengan demikian, BUMDes akan berdiri dengan terencana dan tersistematis dengan baik jika memiliki rencana strategi bisnis yang jelas, sehingga mampu menjadi BUMDes yang ideal. Hal ini pula yang sering dilakukan oleh Tim Bumdes.id dalam melakukan pendampingan BUMDes, yakni memberikan knowledge terkait studi kelayakan usaha dan juga menyusun rencana strategi bisnis BUMDes satu tahun ke depan.

2. Unit Usaha yang dikembangkan BUMDes Terkesan “dipaksakan” dan Tidak Memiliki Pasar

Banyak pengurus BUMDes yang terkesan asal dalam memilih usaha BUMDes tanpa melihat prospek ke depannya seperti apa. Kesalahan fatal lainnya yang dilakukan oleh pengurus BUMDes ialah saat memilih usaha BUMDes. Seringkali para pengurus BUMDes melewatkan beberapa hal dalam menentukan usaha yang akan dijalankan. Pemilihan usaha BUMDes haruslah disesuaikan dengan kemampuan SDM yang ada di desa. Apapun jenis usaha yang dipilih, akan lebih baik dan mudah dijalankan jika BUMDes memiliki keahlian dalam usaha yang dipilih, misal SDM di desa mampu memproduksi kue brownis. Meskipun bukan keahlian yang profesional, setidaknya SDM tersebut memiliki pengetahuan perihal seluk beluk usaha yang akan dijalankan. Satu hal lagi yang paling penting ialah usaha yang dijalankan BUMDes harus memiliki pasar, baik di desa BUMDes berada maupun diluar desa, seperti desa dengan masyarakatnya pengguna smartphone yang belum memiliki konter isi pulsa dan paket data, ini menjadi peluang bisnis bagi BUMDes untuk membuat konter, sehingga pasar unit usaha BUMDes ini ialah masyarakat desa itu sendiri.

3. BUMDes Hadir Sekadar Mengikuti Tren?

Jangan hanya karena adanya UU Desa dan juga Permendes tentang BUMDes, membuat para petinggi desa tergiur mendirikan BUMDes yang memiliki kucuran dana besar dari pemerintah. BUMDes ada bukan untuk mendapatkan dana secara cuma-cuma semata. BUMDes hadir di desa sebagai jembatan dari pemerintah untuk memberikan peluang usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dengan harapan dapat memberikan keuntungan bagi desa dan juga mampu meningkatkan perekonomian di desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, BUMDes ini hadir sebagai strategi pemerintah untuk menghilangkan pengangguran di desa, sehingga masyarakat desa bisa menjadi pegawai unit usaha BUMDes. Oleh karena itu, BUMDes berdiri harus diiringi dengan visi dan misi yang jelas.

Jadi, bagi aparatur desa, pengurus BUMDes, dan seluruh masyarakt desa harus berbondong-bondong menjaga stabilitas usaha BUMDes di desa agar tidak mati suri dan dapat sustain ke depannya sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa. Sehingga kesejahteraan sosial maupun ekonomi di desa dapat terwujudkan. (ayuresti/bumdes.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *