Belajar Keuangan BUMDes di Sekolah BUMDes

Belajar akuntansi bumdes

Cerita mengenai pendirian BUMDes secara legal formal yang sesungguhnya ialah diharuskan melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes). Setelah Musdes, BUMDes dikuatkan dengan adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pendirian BUMDes.

Namun, apabila kita menelisik lebih dalam asal-muasal program pemberdayaan masyarakat desa yang digencarkan Pemerintah Pusat 5 (lima) tahun yang lalu, program ini bertujuan untuk mengalokasikan keuangan pemerintah agar dapat membantu desa secara aktif dan mandiri dengan cara memberdayakan masyarakatnya. Harapan menjadi masyarakat sejahtera tidak melulu turun dari level tertinggi seperti uluran tangan Pemerintah Pusat saja, namun bisa juga dibangun melalui level paling dasar seperti desa.

Impian mewujudkan masyarakat sejahtera ini dimulai dari pengucuran dana dari Pemerintah Pusat ke desa-desa agar bisa dikelola dan dikembangkan di desa masing-masing. Melihat dari asal-muasal tersebut, dapat disimpulkan pembentukan BUMDes merupakan jembatan bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana agar dapat dimanfaatkan warga desa untuk mensejahterakan dirinya sendiri.

Berangkat dari asal usul tersebut, Sekolah BUMDes (SB) menghadirkan kurikulum pelatihan untuk BUMDes belajar tentang pengelolaan keuangan BUMDes. Kurikulum pelatihan tersebut berupa:

1. Literasi Keuangan

2. Anggaran Keuangan BUMDes

3. Penatausahaan Keuangan BUMDes

4. Akuntansi Keuangan BUMDes

5. Pelaporan dan LPJ Keuangan BUMDes

Pemilihan materi dan kompetensi dalam kurikulum ini dimulai dari Filosofi BUMDes yang tidak akan terpisah dari Pemerintah Desa karena adanya penyertaan dana dari desa untuk BUMDes. Adanya penyertaan tersebut mengharuskan BUMDes menyusun dokumen Pra dan Pasca kegiatan. Pra dan Pasca tersebut merupakan gambaran besar pengelolaan keuangan di BUMDes. Kenapa demikian?

Coba kita melihat pengelolaan keuangan di desa. Desa mengharuskan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kemudian disahkan sehingga bisa dijalankan. Mekanisme penyusunan APBDes merupakan gambaran dari Pra kegiatan belanja desa agar terarah dan bisa dipertanggungjawabkan. Pasca pengesahan anggaran, desa dapat mengeluarkan dananya untuk mendukung semua program dan kegiatannya. Pasca menjelaskan sebuah pengelolaan keuangan yang didasarkan pada anggaran yang berlaku agar penerimaan dan pengeluarannya memiliki acuan dan panduan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Tidak jauh berbeda dengan desa, BUMDes dapat menempuh jalan alternatif dengan mengikuti mekanisme desa dalam mengelola keuangannya.

Sekali lagi, BUMDes tidak akan bisa terpisahkan dari desa, namun BUMDes memiliki tujuan khusus, yaitu profit agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyrakat desa. (susiloaji/bumdes.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *