Tahap Pengorganisasian BUMDes

Dalam ilmu manajemen setelah melalui tahap perencanaan (planning), sebuah organisasi akan memasuki tahap yang disebut sebagai tahap pengorganisasian (organizing). Lalu apa saja yang meliputi tahap organizing?

1).  Penyusunan Struktur Organisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa. Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Pengelolaan BUM Desa dilakukan dengan persyaratan:

  1. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
  2. mendapat pembinaan manajemen;
  3. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
  4. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional;
  5. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas: penasihat; dan pelaksana operasional. Penasihat dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan. Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.

2). Penentuan Jenis Usaha BUMDes

BUM Desa terdiri atas jenis-jenis usaha yang meliputi:

  1. jasa; Usaha jasa antara lain jasa keuangan mikro; jasa transportasi; jasa komunikasi; jasa konstruksi; dan jasa energi.
  2. penyaluran sembilan bahan pokok; Usaha penyaluran sembilan bahan pokok antara lain beras; gula; garam; minyak goreng; kacang kedelai; dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
  3. perdagangan hasil pertanian; Usaha perdagangan hasil pertanian antara lain jagung; buah-buahan; dan
  4. industri kecil dan rumah tangga. Usaha industri kecil dan rumah tangga antara lain makanan; minuman, kerajinan rakyat; bahan bakar alternatif; dan bahan bangunan.

Untuk pengembangan kegiatan Usaha, BUM Desa dapat: a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan b. mendirikan unit usaha BUM Desa. BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa. Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3).  Penentuan Modal Awal BUMDes

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUM Desa terdiri atas: penyertaan modal Desa; dan  penyertaan modal masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa berasal dari APB Desa dan sumber lainnya. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari: a. dana segar; b. bantuan Pemerintah; c. bantuan pemerintah daerah; dan d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

 

Baca juga: Polri-Kemendes: MoU Pengawasan Dana Desa

One Reply to “Tahap Pengorganisasian BUMDes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *