Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Mekanisme Dana Desa

Seperti apa sih hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait mekanisme penyaluran Dana Desa?
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.
Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun.

Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.
Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota,

2. Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan

3. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Baca juga: APBDes Belum Selesai, Dana Desa Boleh Dicairkan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *