Seperti Apa Ketentuan Kerjasama Antar-Desa?

Menurut Permendagri no. 96 tahun 2017, Desa dapat menjalin kerjasama, yang terbagi menjadi:

  1. kerja sama antar-Desa.
  2. kerja sama dengan pihak ketiga.

Kerja sama antar-Desa sesuai dengan Permendagri no. 96 tahun 2017, dapat terjalin antara:

  1. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan.
  2. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Permendagri ini juga dijelaskan, apabila Desa ingin bekerjasama dengan Desa di lain Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antarDaerah. Pelaksanaan kerja sama antar-Desa sendiri harus diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.

Ada banyak hal yang dapat menjadi alasan terjalinnya kerjasama antar-Desa, baik itu berupa kerjasama pemerintah maupun kerjasama bidang sosial-kemasyarakatan. Tidak terkecuali kerjasama untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, 2 desa atau lebih dapat bekerjasama untuk mendirikan BUMDes Bersama ataupun BUMADesa.

Permendagri no. 96 tahun 2017 menjelaskan bahwa kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa, Kerja sama antar-Desa ini disepakati melalui Musyawarah Desa.

Selain itu, Desa juga dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pelaksanaan kerja sama Desa diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa. Perjanjian Bersama ini paling sedikit harus memuat:

  1. ruang lingkup kerja sama;
  2. bidang kerjasama;
  3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  4. jangka waktu;
  5. hak dan kewajiban;
  6. pendanaan;
  7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  8. penyelesaian perselisihan.

 

Permendagri no. 96 tahun 2017 download disini!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *