Perpajakan Bumdes

Berkaitan dengan pajak memang tidak ada habisnya, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Lantas bagaimana terkait ketentuan pajak Bumdes?
Bumdes merupakan entitas berbentuk badan usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Oleh karena itu pengenaan pajak untuk Bumdes adalah pajak Badan. Seperti yang telah kita ketahui pajak itu harus memenuhi 2 unsur pajak yaitu subjek pajak badan dan objek pajak badan. Subjek Pajak badan yang dimaksud disini adalah sekumpulan orang & atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDES, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan Objek pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Untuk pengenaan pajak bumdes hanya terkait PPH 21, 23, pasal 4 ayat 2 dan PPN (jika sudah Pengusaha Kena Pajak PPN), yang memungut/memotong adalah bendahara Bumdes. Perlu diingat, Bumdes bukan pemungut pajak atas dana APBDes, karena hal tersebut merupakan tugas dari bendahara desa.
Untuk pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan untuk Bumdes adalah maksimal 30 April tahun berikutnya.

Bagaimana jika Bumdes memiliki unit yang berbentuk PT,CV dan lain sebagainya?
Jika omset Bumdes berbentuk badan usaha PT atau CV maka tarifnya bisa mengacu pada Peraturan Pajak Nomor 46 tahun 2013, dimana Bumdes dikenakan tarif 1% dikalikan dengan pendapatan bruto/kotor jika pendapatan bruto kurang dari 4,8 Milyar, jika lebih dari 4,8 Milyar maka Bumdes dikenakan pajak dengan tarif 12,5%. Jika omset Bumdes sudah mencapai 4,8 Milyar sampai 50 Milyar maka tarif yang digunakan tidak 12,5% lagi melainkan mengacu pada tarif yang ada pada pasal 31E UU PPh.

Kemudian bagaimana jika sudah memiliki NPWP tapi belum memiliki pendapatan? terkait hal ini maka bumdes belum dikenakan pajak hanya wajib lapor SPT tahunan saja maksimal 30 April.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *