Sarana Olah Raga Desa Masih Minim

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki 4 program prioritas, yang mana empat program ini merupakan prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Empat Program prioritas ini meliputi Pengembangan Prukades, Pengembangunan BUMDes, Pembangunan Embung, dan Pembangunan Sarana Olah Raga Desa.

Kemendes PDTT mencatat hingga akhir tahun ini mayoritas desa yang ada di Indonesia masih minim fasilitas olahraga. Terutama sarana dan prasarana (sarpras) olahraga dengan konsep ruang terbuka. Sehingga pihak Kementerian Desa menghimbau agar pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa untuk pembangunan atau pengadaan fasilitas olahraga pada 2018 mendatang

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengungkapkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membeli alat-alat olahraga ataupun membangun sarana olahraga, bahkan dengan dengan alokasi minimalnya yakni sebesar Rp 50 juta. Dengan catatan sarana olahraga itu harus menjadi pendongkrak kemajuan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat. Menurutnya, fasilitas olahraga di setiap desa sangat penting karena olahraga bisa jadi alat pemersatu warga dan banyak keuntungan lainnya yang diperoleh masyarakat.

Salah satu keuntungannya adalah dapat terjadinya regenerasi atlet-atlet handal. Selain itu, Pemerintah juga akan menggalakan dilaksanakannya liga desa yang mana hal ini akan menarik  perhatian khalayak. Konsentrasi massa ini dapat menjadi perputaran ekonomi untuk warga desa, karena banyak pedagang yang berjualan disekitar.

Sehubungan dengan dana desa, Menteri Eko menyebutkan bahwa tahun ini pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 60 triliun, yang mana dari jumlah tersebut disalurkan ke 74.910 desa yang ada di Indonesia. Untuk tahun 2018, besar anggaran dana desa masih sama seperti di 2017 yaitu Rp 60 triliun. Dirinya pun mengimbau kepada masyarakat agar turut mengawasi pemanfaatan dana desa tersebut. Apalagi, sambungnya, mulai tahun depan kegiatan fisik yang dibiayai dana desa tak boleh lagi menggunakan kontraktor tetapi harus swadaya masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *