Haruskah BUMDes berbadan hukum?

Apakah BUM Desa harus berbadan hukum? Bagaimana status badan hukum BUM Desa?

Dua pertanyaan diatas sering menjadi pertanyaan ketika sebuah desa akan atau baru saja mendirikan BUMDes. Sama halnya dengan pertanyaan mengenai perlu tidaknya akta notaris untuk pendirian BUM Desa.

Kemendesa menyebutkan bahwa naskah penjelasan UU Desa menguraikan tentang kedudukan BUMDes atau yang dalam permendagri telah berganti menjadi BUM Desa dalam rumusan frasa negatif: BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi.

Frasa negatif tersebut bermakna sebagai pembeda kedudukan hukum BUM Desa dengan badan usaha lainnya yang berbentuk badan hukum tertentu.

Rumusan frasa diatas juga secara tidak langsung dapat mengindikasikan bahwa BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Dengan kata lain, “bercirikan Desa” merupakan indikasi utama untuk membedakan BUM Desa dengan badan usaha lain yang bercirikan anggota, kewilayahan atau persekutuan modal semata. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

BUM Desa merupakan institusi Desa yang bersifat kolektif, berskala lokal desa dan kawasan perdesaan, dibahas pendiriannya dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Pandangan Hukum Administrasi menegaskan kedudukan BUM Desa dalam konteks “hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan desa”. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Bidang ini berkaitan dengan norma wewenang (bevoegdheid) pemerintahan. Bagian utama bidang ini antara lain meliputi:

1. Sumber wewenang (bevoegdheid).

a. BUM Desa termasuk kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan secara atribusi [Pasal 19 huruf b jo. Pasal 72 ayat (1) beserta penjelasan UU Desa];

b. Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa setelah disepakati melalui Musyawarah Desa (Pasal 26 huruf d jo. Pasal 88 UU Desa). Wewenang Kepala Desa merupakan wewenang atribusi yang ditetapkan oleh UU Desa. Wewenang atri­busi adalah (a) wewenang yang ada pada jabatan; (b) diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.

2. Asas umum prosedur.

Bertumpu pada 3 (tiga) landasan utama hukum administrasi.

a. Asas negara hukum dalam prosedur, berkaitan den­gan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga Desa dalam mendirikan badan usaha yang ber­cirikan Desa;

b. Asas demokrasi dalam prosedur, berkaitan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa;

c. Asas instrumental meliputi asas efisiensi (doel­matigheid; daya guna) dan asas efektivitas (doeltref­fenheid; hasil guna) pengelolaan unit-unit usaha BUM Desa untuk kemakmuran warga Desa.

Sehingga berdasarkan penjelasan teori diatas, yang berbadan hukum adalah unit-unit usaha yang dapat dibentuk oleh BUM Desa. Hal ini dapat dilakukan mengingat tuntutan kegiatan bisnis yang akan lebih mudah untuk dijalankan jika suatu usaha memiliki landasan hukum yang jelas. Hal ini dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia, antara lain UU LKM yang mensyaratkan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum LKM dengan sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh BUM Desa [Pasal 4 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *