Tenaga Pendampingan Profesional Desa: Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Peraturan mengenai pengertian, tugas, kualifikasi dan proses rekrutmen Tenaga pendamping profesional diatur dalam Permendesa no. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Tenaga pendamping profesional terdiri atas 3 tingkatan, yaitu:

  1. pendamping Desa (berkedudukan di kecamatan)
  2. pendamping Teknis (berkedudukan di kabupaten)
  3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (berkedudukan di Pusat dan Provinsi)

Terakhir, kita memiliki Tenaga pendamping profesional yang disebut dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Permendesa no. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.mejelaskan bahwa tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dapat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya.

Tugas-tugas ini dirinci dalam Pasal 17, yang meliputi:

(1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.

(2) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.

(3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan

Adapun Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat minimal harus memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

  1. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
  2. peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
  3. analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Terkait tentang mekanisme rekrutmen, Rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sama-sama dilakukan secara terbuka. Rekrutmen tersebut dilaksanakan di daerah dan ditetapkan oleh Menteri. Ketiga jenis tenaga pendamping profesional ini juga harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Sertifikasi kompetensi ini sendiri akan dijalankan secara bertahap.

Pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan. Pelatihan-pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Permendesa no. 3 Tahun 2015 download di sini!

Sebelumnya=> Tenaga Pendampingan Profesional Desa: Pendamping Teknis

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *