Mengenal Lebih Dalam Badan Permusyawaratan Desa

Dalam berjalannya pemerintahan desa, peran Badan Permusyawaratan Desa sebenarnya sangat penting karena berperan sebagai lembaga legislatif di desa. Namun, tidak jarang pula kita temukan banyak orang masih bertanya-tanya apa fungsi, tugas, dan siapa saja yang bisa menjadi anggota BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan Jumlah anggota BPD ini memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Siapa saja yang bisa menjadi BPD? Pasal 13 Permendagri no 110 Tahun 2016 menyatakan bahwa persyaratan calon anggota BPD adalah:

  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
  8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Lalu apa fungsi yang dijalankan oleh BPD? Pasal 31 Permendagri no 110 Tahun 2016 merinci bahwa fungsi BPD meliputi:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pada Pasal 32  juga dibahas tugas-tugas BPD yang meliputi:

  1. menggali aspirasi masyarakat;
  2. menampung aspirasi masyarakat;
  3. mengelola aspirasi masyarakat;
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 Permendagri 110 Tahun 2016 ini juga menyatakan bahwa BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat. Penggalian aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Hasil dari penggalian aspirasi ini harus disampaikan dalam musyawarah BPD yang juga dihadiri Kepala Desa.

Permendagri 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dapat di-download di sini!

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *