Kemendesa: Hingga November Ada 1.995 Laporan Pelanggaran Dana Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui laman resminya kemendesa.go.id mengemukakan banyak pelanggaran dalam pengelolaan dana desa yang diadukan selama tahun 2017 ini. Sebagian besar pelanggaran yang diadukan merupakan pelanggaran prosedur.

Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, menyatakan bahwa Kemendesa menerima laporan tentang dugaan pelanggaran pengelolaan dana desa hingga bulan November, sebanyak 2.299 pelanggaran, baik melalui berbagai saluran seperti satgas dana desa, hotline kementerian, maupun saluran lainnya. Laporan-laporan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan penelitian lapangan. Berdasarkan pengkajian, 1.995 laporan merupakan laporan valid yang menunjukkan adanya masalah pengelolaan dana desa di lapangan, sedangkan 304 laporan tidak didukung dengan bukti memadai. Hingga saat ini 747 masalah (37,44%) telah selesai ditangani dan 1.248 masalah (62,56%) masih dalam proses penanganan.

Berdasarkan pengkajian tersebut, ditemukan bahwa kesalahan pengelolaan dana desa paling banyak adalah kesalahan azas dan prosedur yakni sebanyak 957 kasus, sedangkan pelanggaran regulasi hanya 438 kasus, kondisi force majeur sebanyak 60 kasus, serta kesalahan berupa penyalahgunaan dana desa sebanyak 267 kasus. Jika penyimpangan dana  hingga november ini mencapai Rp 30.121.719.201. Dana yang dikembalikan sebesar Rp 6.785.759.350. Belum dikembalikan sebesar Rp 23.355.959.851.

Anwar Sanusi juga mengemukakan bahwa meskipun sekilas dana yang disalahgunakan cukup besar, tetapi jika dibandingkan dengan total dana desa yang dikucurkan sebesar Rp 60 triliun, besaran dana tersebut relatif kecil. Pengawasan  dana desa akan dilakukan baik secara vertikal melalui aparatur pemerintah, seperti Inspektorat Daerah dan BPK, maupun secara horizontal dengan melibatkan peran serta masyarakat dan perguruan tinggi. Setiap desa juga diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana desa melalui papan informasi yang dipasang di sudut-sudut desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui rencana anggaran dan implementasinya di lapangan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan dana transfer  yang dialokasikan dari pusat ke daerah cukup besar. Sehingga dalam proses pengawasan dan pemanfaatan dana desa harus melibatkan komponen masyarakat desa agar lebih efektif membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri juga menyampaikan bahwa merupakan tugas Kemendagri untuk memastikan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Oleh karena itu, sinergi dengan Kemendesa dan Polri perlu untuk pengawasan dana desa.

 

Baca juga: Cara mendaftarkan BUMDes ke website Kemendesa

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *