Pemerataan Pembangunan Jadi Prioritas Kemendesa Tahun Depan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dikutip melalui laman resmi Kemendesa (kemendesa.go.id), mengungkapkan keyakinannya terhadap empat bisnis model yang telah diterapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi desa. Bisnis model tersebut yakni Prukades (Produk Kawasan Perdesaan), Embung Desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan Sarana Olahraga Desa.

Model bisnis ini merupakan hasil peniruan dari desa-desa yang sukses. Model yang ada saat ini mengacu pada yang digunakan di  Gorontalo tahun 2002 dan Gorontalo memberikan hasil yang lumayan baik.

Menteri Eko juga menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan desa miskin adalah tidak tersedianya akses pasar yakni sarana pascapanen, karena 82 persen desa hidup di sektor pertanian. Sehingga diperlukan produksi produk dalam skala besar untuk menarik investor masuk ke desa, di sinilah peran Prukades sangat dibutuhkan.

Selain itu, embung juga menjadi bagian dari berhasilannya program Prukades. Hal ii dikarenakan 45 persen desa berbasis pertanian di Indonesia mengalami kesulitan air yang membuat rata-rata desa hanya bisa tanam 1,4 kali dalam setahun, padahal seharusnya bisa mencapai 3 kali dalam setahun. Menteri Eko mengungkapkan bahwa pembangunan embung di desa-desa ini merupakan permintaan langsung dari Presiden, untuk memaksimalkan sektor pertanian nasional.

Menteri Eko juga meyampaikan apresiasinya terhadapKebijakan Dana Desa karena Dana Desa telah mampu membangun jalan sepanjang 120.000 kilometer, jembatan sepanjang 1.960 kilometer, sarana MCK sebanyak 82.356 unit, Polindes, PAUD, dan ribuan infrastruktur lainnya. Menurutnya, pembangunan tersebut tidak fokus terhadap pengembangan ekonomi, namun juga dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia di desa, untuk tahun depan penekanannya bukan infrastruktur lagi, tapi desa dan pemerataan.

Melalui laman resminya, Kementerian Desa dan PDTT mengaku telah mencapai perbaikan kinerja yang terlihat dari beberapa indikator. Pertama, meliputi realisasi anggaran tahun 2016 mencapai 94,49 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang 68,93 persen. nilai akuntabilitas kinerja dan nilai reforma birokrasi tahun 2016 mendapat predikat B dari yang sebelumnya pada tahun 2015 mendapat predikat C. Ketiga, laporan keuangan tahun 2016 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari sebelumnya di tahun 2015 mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian. Keempat, tata kelola arsip tahun 2017 mendapatkan juara harapan III dari sebelumnya pada tahun 2016 peringkat 3 terburuk dari 34 kementerian. Kelima, tunjangan kinerja naik menjadi 60 persen dari 47 persen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *