Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa hingga saat ini terus diusahakan oleh Pemerintah melalui pemberian Dana Desa dengan harapan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di tingkat desa. Salah satu kegiatan perekonomian yang dimaksud adalah pengadaan barang/jasa di desa. Banyak pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa diajukan kepada Tim Bumdes.ID. Beberapa di antaranya bertanya siapakah yang berhak melakukan pengadaan barang/jasa di desa. Karenanya, melalui artikel kali ini Tim Bumdes.ID akan memaparkan pedoman pengadaan barang dan jasa di desa.

Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No. 13 Tahun 2013 terdapat beberapa aturan yang mengatur pengadaan barang/jasa di tingkat desa. Tata cara atau pedoman pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diatur oleh Walikota atau Bupati dalam bentuk Peraturan Walikota/Bupati. Peraturan ini tentunya harus berpedoman pada Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan budaya di masyarakat setempat karena kondisi ini tentunya berbeda-beda antara desa yang satu dengan yang lain.

Pada prinsipnya, pengadaan barang/jasa di desa dilakukan secara swakelola yang artinya dalam pengadaan barang/jasa ini Pemerintah Desa wajib memaksimalkan penggunaan material/bahan dari desa setempat. Selain itu pengerjaan juga harus dilaksanakan secara gotong royong dan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat untuk memperluas lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika ada material yang tidak ada atau ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara swakelola, pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Tahap pertama yang harus disiapkan adalah dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimana TPK akan menjadi penanggungjawab dari proyek pengadaan barang/jasa. TPK merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga masyarakat desa. Pelaksanaan proyek swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa swakelola ini dimaksudkan untuk memaanfaatkan bahan/material yang dimiliki di desa tersebut serta mempekerjakan masyarakat desa. Contoh dari kegiatan swakelola yang dimaksud seperti pembelian material bangunan di toko bangunan milik masyarakat desa atau Bumdes yang memiliki unit usaha di bidang penjualan material bangunan. Untuk tenaga kerja bisa mempekerjakan masyarakat desa yang bekerja sebagai buruh bangunan, tukang batu, atau tukang kayu. Namun, apabila dibutuhkan tenaga ahli atau peralatan lain yang tidak dapat diperoleh di desa setempat pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dari luar desa.

Yang perlu diperhatikan dalam pengadaan barang/jasa di sini adalah adanya larangan bagi Perangkat Desa untuk mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan pengadaan barang/jasa di desa. Seperti yang telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2014 pasal 51, Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, maupun golongan tertentu. Oleh karena itu pengadaan barang/jasa di desa secara swakelola diutamakan diberikan kepada masyarakat desa setempat di luar Perangkat Desa.

Semoga bermanfaat.

Jangan lupa bergabung bersama Bumdes.ID untuk bisa mengakses berbagai materi seputar Bumdes.

Salam Bumdes!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *