Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Musdes

Menurut Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Ayat (2) dari Pemendesa ini ini berisi penjelasan hal-hal yang bersifat srtategis, seperti yang disebutkan pada ayat (1). Hal yang bersifat strategis ini meliputi:
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.
Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing.

Karena Musdes merupakan sebuah musyawarah yang membahas masalah-masalah strategis tentang Desa, sering muncul pertanyaan bagaimana pengambilan keputusan dalam Musdes dilakukan?

Ada 2 cara keputusan Musdes dapat diambil yaitu:

1. Keputusan Berdasarkan Mufakat

Ketentuan tentang keputusan Musdes berdasarkan mufakat tercantum dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 pasal 46 dan 47:

Pasal 46

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
(2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.

Pasal 47

(1) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.
(2) Keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah apabila ditetapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.

2. Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Jika mufakat tidak dihasilkan selama Musdes berlangsung, pilihan selanjutnya adalah menentukan keputusan melalui pengambilan suara terbanyak. Cara pengambilan keputusan ini diatur dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 48 sampai pasal 53, yang berbunyi:

Pasal 48

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.

Pasal 49

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 50

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
(2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
(3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
(4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

(1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
(2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
(3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam musyawarah saat itu juga.
(4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa dapat diakses di sini!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *