Mekanisme Penggunaan Tanah Kas Desa

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Dikemukakan bahwa terdapat beberapa jenis Aset Desa. Salah satu jenis Aset Desa adalah Kekayaan Asli Desa. Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud meliputi:
a. tanah kas desa;
b. pasar desa;
c. pasar hewan;
d. tambatan perahu;
e. bangunan desa;
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
g. pelelangan hasil pertanian;
h. hutan milik desa;
i. mata air milik desa;
j. pemandian umum; dan
k. lain-lain kekayaan asli desa.

Salah satu Aset Desa yang sering menjadi potensi untuk digunakan adalah Tanah Kas Desa. Lalu bagaimana mekanisme pengelolaan Tanah Kas Desa? Siapa yang berhak untuk memberikan ijin penggunaan Tanah Kas Desa?

Pasal (4) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa ini merupakan kewenangan Kepala Desa, dengan ketentuan:

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Lalu yang harus dilakukan jika Tanah Kas Desa ingin dimanfaatkan oleh Bumdes?

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (2) menjelaskan ada beberapa cara untuk pemanfaatan Aset Desa, diantaranya:

a. sewa,
b. pinjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Dalam hal pemanfaatan Tanah Kas Desa hanya dapat dilakukan dengan metode sewa dan kerjasama pemanfaatan. Sewa terhadap Tanah Kas Desa dapat dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan aset dan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Sedangkan Kerjasama Pemanfaatan dapat dilakukan ketentuan pihak yang bekerjasama harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Untuk beberapa daerah terdapat perbedaan tergantung pada Peraturan Daerah yang berlaku, misalnya untuk penggunaan Tanah Kas Desa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, harus mendapat persetujuan Gubernur dengan sepengetahuan Bupati.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dapat didownload disini!

 

Baca juga: Peran Bupati Dan Gubernur Dalam Bumdes

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *