Langkah Agenda Pembahasan BUM Desa Bersama

Menurut Pedoman Teknis Bumdes Bersama yang dikeluarkan oleh Kemendes, berikut beberapa langkah untuk memudahkan agenda pembahasan BUM Desa Bersama.

A. Memastikan BUM Desa Bersama sebagai Program/Kegiatan Kerjasama Desa
Jika dokumen RPJM/RKP/APB Desa belum mencantumkan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai kegiatan kerjasama Desa, kerjasama antar-Desa, dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka Desa dapat terlebih dulu melakukan review RPJM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, jika Desa telah mencantumkan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam dokumen perencanaan, maka Desa langsung melakukan pembahasan usulan “unit usaha BUM Desa Bersama”. Bagaimana Desa dapat merumuskan usulan “unit usaha BUM Desa Bersama”? Hasil pemetaan sebelumnya yakni sumber penghidupan, aset dan sumber daya alam, dan layanan Dasar disatukan menjadi usulan unit usaha BUM Desa Bersama. Usulan unit usaha akan dibawa oleh Delegasi Desa dan dibahas bersama dengan Delegasi Desa lainnya dalam Musyawarah Antar Desa.

B. Menyelenggarakan Musyawarah Desa
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Kerjasama Desa, termasuk hal strategis membahas BUM Desa Bersama sebagai institusi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk mencapai nilai
ekonomi yang berdayasaing.

2.  Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang Kerjasama Desa tersebut.

3. Agenda pembahasan:

  •  Ruang lingkup kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
  • BUM Desa Bersama sebagai salah satu ruang lingkup pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa (contoh: BUM Desa Bersama akan membentuk unit usaha sebagaimana telah dipetakan oleh Desa, meliputi Unit Usaha Dana Bergulir, Konveksi, Pengelolaan Kawasan Perdesaan Wisata, Toko/Grosir Desa, Bank Sampah).
  • Usulan tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai pelaksana
    kerjasama antar Desa
    Delegasi Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan beranggotakan dari unsur:
    a. Perangkat Desa
    b. Anggota BPD;
    c. Lembaga kemasyaratan Desa
    d. Lembaga Desa lainnya; dan
    e. Perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan
    gender.
  • Tugas delegasi Desa
  • Pembiayaan (Pelepasan asset Desa, misalnya Dana Desa sebagai modal penyertaan BUM Desa Bersama, mobil angkut barang, toko/bangunan untuk digunakan unit usaha BUM Desa Bersama)
  • Pelaporan dan pertanggungjawaban
  • Draft Perdes tentang Kerjasama Desa.

C. Menetapkan Perdes tentang Kerjasama Desa
Sistematika pengaturan atau stelsel norma dalam Perdes tentang Kerjasama Desa memuat BUM Desa Bersama sebagai salah satu ruang lingkup pengembangan usaha bersama.

D. Menetapkan Surat Keputusan Kades tentang Delegasi/Perwakilan Desa
Susunan delegasi Desa sebaiknya diusulkan dalam Musyawarah Desa. Hasilnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Sebagai catatan, Badan Kerjasama Desa (BKD) yang selama ini dipraktekkan di beberapa tempat sudah tidak punya landasan hukum yang kuat. Satu-satunya institusi Desa dengan penyebutan “badan” adalah “Badan Permusyawaratan Desa” yang mempunyai nilai, visi, dan misi demokrasi dan partisipasi masyarakat Desa. Istilah “Delegasi Desa” sudah cukup representatif untuk menyebut nama perwakilan Desa untuk membawa misi pendirian BUM Desa Bersama ke Musyawarah Antar-Desa (atau sebutan lain: Musyawarah Desa Bersama, dll.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *