Organisasi Pengelolaan BUM Desa

BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) mengeluarkan data mengenai struktur organisasi BUM Desa. BPKP membagi menjadi 3 bagian utama yaitu penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. dibawah ini kami tampilkan kewajiban dan kewenangan dari masing-masing bagian.

Penasehat (dijabat secara ex-oficio oleh kepala desa)

Kewajiban:

  1. memberikan nasihat kepada kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa
  2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa
  3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMD Desa

Wewenang:

  1. Meminta penjelasan dari Pelaksanaan Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa
  2. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa

Pelaksana Operasional

Kewajiban:

  1. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa
  2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
  3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Wewenang:

  1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
  2. Membuat laporan perkembangan kagiatan unit-unit laporan BUM Desa setiap bulan
  3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desakepada Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

Pengawas

Kewajiban:

  1. Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kuraangnya 1 tahun sekali

Wewenang:

  1. Pemilihan dan pengangkatan pengurus
  2. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa
  3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *