Bumdes.id – “Air adalah bagian terpenting dalam kehidupan, namun tidak pernah benar-benar diurusi.” Demikian yang diucapkan oleh perwakilan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dari salah satu desa di Sumatera Barat dalam Forum Irigasi Indonesia 2018 di Hotel Le Meridien Jakarta. Degradasi lingkungan menyebabkan menipisnya debit air yang tidak sebanding dengan kebutuhan irigasi. Bumdes.id mendapat kesempatan untuk menghadiri acara Forum Irigasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Bappenas

Di beberapa tempat, sering terjadi perebutan air irigasi yang menyebabkan konflik diantara petani. Diperlukan suatu mekanisme pengaturan pembagian air melalui sebuah penguatan lembaga lokal skala Desa berbasis kewirausahaan sosial. Saat ini sudah banyak berdiri organisasi di Desa yang khusus untuk mengatur irigasi, kita sering menyebutnya HIPPA/P3A/Subak, Mitra Cai, dll. Hal ini sedikit banyak dilatar belakangi oleh peraturan bahwasanya Desa dituntut membentuk sebuah Lembaga agar dapat mengakses hibah peralatan irigasi (pompa & jaringan).

Di sinilah masalah sering muncul saat ini. Air hanya dipandang dari dimensi fisiknya, bukan dari dimensi sosialnya. Pembentukan Lembaga Desa Pengelola Irigasi semata-mata hanya didasari tuntutan regulasi. Bukan dari keinginan kolektif masyarakat untuk bersama-sama mengatur irigasi dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kearifan lokal.

Intervensi pemerintah maupun institusi lain hanya berfokus pada technoware (transfer alat/mesin). Mereka cenderung melupakan komponen lain seperti inforware (transfer informasi, metode, analisis) serta organoware (perangkat keorganisasian). Bagaimana mereka mengelola organisasi dan mengoperasikan hibah alat irigasi dipelajari secara otodidak. Efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan pengelolaan irigasi masih menjadi tanda tanya besar.

Berdasarkan riset yang pernah kami lakukan, di beberapa Kabupaten di Jawa Timur, pengelolaan Usaha Irigasi Tersier dipandang sebagai lahan bisnis yang prospektif, dengan omzet mencapai 2 M setiap 300 hektar per musim tanam (1 tahun = 2-3 kali musim tanam). Persaingan untuk menjadi pengurus irigasi sangat ketat melebihi pemilihan kepala desa. Akibatnya bisa ditebak, money talks.

Pada akhirnya, pengelolaan usaha irigasi tersier hanya berfokus pada profit. Mereka melupakan aspek benefit, pemberdayaan petani sedikit dikesampingkan. Bahkan dengan omzet yang sebesar itu seringkali pengurus mengalami kesulitan modal operasional untuk musim tanam berikutnya. Ada apa?

Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah dengan mengintegrasikan usaha irigasi tersier kedalam unit usaha BUMDes. Dengan cara ini, Desa secara sah dapat memberikan penyertaan modal untuk pembelian alat, maintenace ataupun modal operasional. Mereka tidak perlu lagi mengharapkan bantuan pemerintah untuk membeli alat, merehabilitasi jaringan irigasi ataupun untuk modal operasional.

Integrasi seluruh unit usaha yang ada di Desa kedalam BUMDes penting dilakukan untuk mempermudah mekanisme pengawasan oleh Desa. Juga sangat penting sebagai upaya distribusi ekonomi lokal skala Desa. Dengan kata lain, sendi – sendi ekonomi yang ada di Desa akan bergeliat dan saling berkaitan satu sama lain.

“Tujuan kami mengintegrasikan seluruh unit usaha yang ada di Desa kedalam BUMDes semata-mata hanya untuk menjamin kebermanfaatan bagi warga kami. Kami ingin usaha dijalankan tidak hanya mengejar profit, namun juga mengedepankan aspek benefit. Diversifikasi usaha penting dilakukan, agar nantinya ada uang masuk ke Desa kami, namun tidak ada uang yang keluar, hanya akan berputar di Desa ini saja.” kata salah seorang kepala Desa di Bojonegoro.

Penulis : Aditya Mahendra Putra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *