Bumdes.id – Pemerintah akan mencairkan Dana Kelurahan pada awal tahun 2019. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran senilai Rp3 triliun untuk 8.122 kelurahan di Indonesia.

Alokasi Dana Kelurahan dalam Transfer Daerah dan Dana Desa untuk belanja negara 2019 ini telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI, pada hari Kamis, 25 Oktober 2018 lalu.

Usulan Dana Kelurahan ini muncul dari keluhan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang mengutarakan aspirasi perlunya tunjangan dari Pemerintah Pusat untuk mengembangkan kelurahan..

Dana Kelurahan memiliki konsep berbeda dengan Dana Desa. Dana Desa memiliki pos tersendiri dalam bagian  Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang dikelola masing-masing desa. Sedangkan Dana Kelurahan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Nantinya seluruh kelurahan di Indonesia akan dibagi menjadi kategori kelurahan kondisi baik, sedang, dan tertinggal. Jumlah bantuan dana kelurahan yang disalurkan menyesuaikan dengan kategori kondisi kelurahan.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dana kelurahan tidak mensubstitusi anggaran kelurahan yang sudah seharusnya dialokasikan kabupaten/kota. Untuk kabupaten yang memiliki lurah dan desa maka dana kelurahanya harus minimal sama dengan dana desa yang paling kecil atau 10% dari dana bagi hasil dari APBD dikurangi DAK. Sedangkan dana kelurahan ini adalah tambahan diatasnya dan mekanismenya adalah sebagai matching grant.

Rencananya, Dana Kelurahan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat sebagaimana dampak Dana Desa.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *