Bumdes.idTraining of Trainers (ToT) Pendamping Bumdes kembali diselenggarakan yang saat ini sudah mencapai angkatan 10. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari yaitu 6-8 September 2018, di University Hotel UIN.  Untuk angkatan 10 ini peserta berjumlah 41 orang yang berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Maluku Utara, Jawa Tengah, Pontianak, dan Makassar. peserta berasal dari berbagai latar belakang profesi yaitu Akademisi, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah (DPMD), NGO, dan Taruna Desa.

Pada sesi pertama (6/9/2018) materi disampaikan oleh Wahyudi Anggoro Hadi mengenai Filosofi Bumdes. Banyak hal menarik yang disampaikan dalam sesi ini. peserta diajak untuk mengenali Bumdes dengan cara melihat sejarah pengaturan desa oleh pemerintah pusat. “Jika kita melihat semua regulasi yang mengatur desa, baru saat ini desa bisa katakan merdeka”, Kata Wahyudi.

Menurutnya, selama ini desa hanya bertindak sebagai entitas pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga desa minim kreatifitas dan inovasi. Desa tidak didorong untuk mandiri, dan terus diatur oleh pusat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi titik balik untuk desa agar dapat mandiri dan tidak bergantung lagi dengan pemerintah pusat. “Desa perlu diberikan kesempatan untuk mengatur dirinya sendiri”,tambahnya.

Undang-Undang Desa harus dipahami betul oleh seluruh perangkat desa. Saat ini posisi desa sudah cukup kuat dibanding dulu. Desa diberikan sekitar 120 kewenangan yang harus dikelola, dan cara terbaik untuk mengelolanya yaitu dengan membagi habis kewenangan-kewenangan tersebut kepada lembaga-lembaga resmi yang ada didesa. Banyaknya kewenangan tersebut kemudian berimplikasi terhadap transfer anggaran dari pusat kepada desa yang saat ini kita kenal dengan nama Dana Desa.

Dana desa sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat karena desa saat ini sudah dipercaya mengelola seluruh urusannya secara mandiri. Selain itu, Desa juga didorong untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu caranya adalah dengan mendirikan dan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes. Karena kehadirannya dalam rangka mendukung kemandirian desa, maka sudah seharusnya kemudian BUMDes hadir sebagai wakil pemerintah desa dalam hal mengelola segala potensi yang ada di desa. “Perilaku BUMDes itu harus mencerminkan perilaku negara”, Ujar Wahyudi.

Perlu dipahami, jika bisnis BUMDes berhadapan dengan masyarakat desa maka yang diprioritaskan adalah benefitnya (Kebermanfaatan). Sedangkan jika berhadapan dengan pihak luar maka sewajarnya yang dicari adalah profit (keuntungan). Jangan sampai BUMDes malah bersaing dengan masyarakat desa dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. BUMDes yang baik adalah BUMDes yang mampu membawa dua tujuan besarnya yaitu menghadirkan profit dan memberikan benefit kepada masyarakat desa. Sehingga sangat penting bagi pengelola dalam memahami filosofi BUMDes, agar nantinya BUMDes tidak salah kelola.

BUMDes dapat menjadi pemantik awal untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Kehadirannya dapat meningkatkan perekonomian dan tentu saja membuka lapangan kerja di desa. Sehingga masyarakat desa tidak perlu untuk ke kota untuk bekerja. Tapi sekali lagi, semua itu dapat diwujudkan apabila semua perangkat desa mampu memahami dan mengaplikasikan UU Desa secara baik dan benar di desanya masing-masing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *