Pendataan Potensi Desa 2018, Sinkronisasi Kemendes PDTT dengan Badan Pusat Statistik

Bumdes.id  – Mei mendatang, Pemerintah akan melakukan pedataan Potensi Desa (Podes) terhadap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Tujuan dari pendataan tersebut untuk melihat status desa, mulai dari tertinggal, berkembang, hingga menjadi desa mandiri.

Podes disini akan memberikan gambaran terhadap arah kebijakan kedepan, yang salah satunya adalah pemanfaatan dana desa. Untuk menindak lanjuti Podes tersebut maka diadakanlah acara Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Potensi 2018 di Aula Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sekarang data yang saya dapat adalah hasil survei yang samplingnya terbatas. Nah akurasi ini penting untuk menentukan apakah arah kebijakan kita ini sudah tepat sasaran atau perlu diperbaiki atau dimodifikasi,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dalam sosialisasi bersama BPS, Jakarta, Kamis (19/4).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, pemerintah menargetkan 5.000 desa tertinggal akan menjadi desa berkembang dan 2000 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Baca juga: Manfaat Dana Desa Diakui Dunia: 26.070 Unit Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berhasil Didirikan.

Kemendes PDTT optimis, program dana desa yang digulirkan sejak 2015 bisa memberikan perubahan nyata kepada desa-desa di Indonesia. “Data survei dari UGM dan IPB mengatakan bahwa tingkat desa tertinggal ke desa berkembang naiknya cukup signifikan, tapi kita perlu data dari sensus untuk lebih akurat,” ungkapnya pada laman Kemendesa.go.id.

Menurut data Kemendes, realisasi dana desa terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, dana desa yang terserap sebesar 82 persen, tahun 2016 naik menjadi 97 persen, dan tahun 2017 kembali meningkat mendekati 99 persen. Menteri Eko berharap, pada 2018 ini dana desa dapat terserap sebanyak 100 persen.

Dari pihak BPS, Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, Potensi desa (Podes) merupakan pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur, potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh setiap wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Baca juga: Aksi Cepat Kemendes PDTT sebagai Roda Penggerak Kesejahteraan Desa-desa

Selain untuk melihat pergeseran status desa, pendataan Podes tahun 2018 juga dilakukan untuk melihat dampak dana desa pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Program Podes ini dilakukan dalam kurun waktu sepuluh tahun sebanyak tiga kali, sebagai pendukung data sensus penduduk.

Dalam hal mewujudkan nawacita ketiga Presidesn RI, menurut Suhariyanto, terdapat sebanyak 258 desa berbatasan langsung dengan negara lain sementara 300 kelurahan merupakan pulau kecil di Indonesia. Melalui Podes 2018, karakteristik infrastruktur yang ada di pulau kecil dan wilayah terluar tersebut dapat terdata.

Baca juga: Sinergi Kemendes PDTT Bersama Forum Perguruan Tinggi, Lesatkan Pembangunan Desa

Berdasarkan besaran dana desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan merekapnya pada triwulan pertama 2018 mencapai Rp 10,3 triliun atau 17,1 persen dari total anggaran Rp 60 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 7,1 triliun atau 15 persen dari total alokasi.

Lebih lanjut BPS mengungkapkam, responden dalam kegiatan ini adalah Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Sekretaris Daerah. Diharapkan para responden dapat memberikan jawaban secara benar mengingat pentingnya data yang akan dihasilkan bagi pembangunan.

*Artikel ini pertama kali di publish pada situs Syncoreconsulting.com

2 Replies to “Pendataan Potensi Desa 2018, Sinkronisasi Kemendes PDTT dengan Badan Pusat Statistik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *