Menteri Desa dan PDTT, Eko Putro Sandjojo, dalam pidatonya dalam acara Rembug Desa Nasional 2017 di Kampoeng Mataraman, proyek Dana Desa perlu dikelola secara swakelola oleh desa itu sendiri. Sebanyak 30% Dana Desa juga harus dialokasikan untuk upah masyarakat desa.

Menteri Eko menyampaikan apresiasinya terhadap 3 tahun berjalannya Kebijakan Dana Desa, terbukti dengan tingkat penurunan kemiskinan di desa yang mencapai 4,45%. Angka ini lebih tinggi dibanding penurunan kemiskinan di kota yang hanya 4%.

Namun hal ini tidak berarti Kebijakan Dana Desa telah berhasil, pasalnya kemiskinan di desa sendiri saat ini masih mencapai 11%. Menteri eko mengatakan hal ini terjadi karena memang basis awal kemiskinan di desa lebih besar daripada di wilayah perkotaan. Keadaan ini menjadikan Pemerintah, terutama Kementerian Desa harus memikirkan bisnis model yang lebih baik lagi agar dana desa dapat menuntaskan kemiskinan di desa lebih signifikan lagi.

Salah satu langkah yang diambil agar Dana Desa bisa mempercepat pengurangan kemiskinan di desa adalah apabila semua proyek dana desa dilakukan secara swakelola. Saat ini, masih banyak proyek Dana Desa yang menggunakan jasa kontraktor. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya aturan LKPP dimana proyek Dana Desa dengan nilai diatas 200 juta harus dijalankan dengan menggunakan jasa kontraktor.

Menteri Eko Putro Sandjojo mengatakan telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo, dan akan mengubah peraturan LKPP ini secepatnya. Sehingga, proyek-proyek besar sekalipun dapat dikelola secara swakelola oleh masing-masing desa. Menteri Eko mengemukakan bahwa penggunaan kontraktor menjadikan Dana Desa yang seharusnya beredar di desa justru mengalir ke kota, sehingga tidak berdampak pada peningkatan konsumsi di desa.

Menteri Eko juga menyatakan, bahwa ada arahan dari Presiden yang mengharuskan 30% dari Dana Desa harus dialokasikan sebagai upah masyarakat desa yang bekerja. Jika hal ini dilakukan diperkirakan daya beli masyarakat desa akan meningkat 5 kali lipat. Oleh karena itu, pengelolaan proyek secara swakelola dinilai dapat mempercepat penurunan kemiskinan di desa.

Inilah yang menjadi peluang untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk berperan. BUMDes dapat menjadi kontraktor untuk proyek-proyek Dana Desa, sehingga aliran Dana Desa tidak keluar dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat Desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *