Bolehkah Saya Ikut Mengelola Bumdes?

Ketika sebuah desa berkeinginan untuk mendirikan Bumdes pasti terdapat beberapa pertanyaan yang muncul. Mulai dari bagaimana tahapan mendirikan Bumdes, peraturan hukum apa yang mendasari pendirian Bumdes, hingga siapa saja yang berhak mengelola Bumdes. Kali ini, Bumdes.ID akan membahas siapa saja yang berhak mengelola Bumdes mengingat seringnya pertanyaan mengenai hal ini diajukan kepada tim Bumdes.ID.

Peraturan terkait pengelolaan Bumdes sendiri telah diatur melalui Permendesa No. 4 Tahun 2015 yang berisi tentang persyaratan, kewajiban, hak, dan wewenang pengelola Bumdes. Jika dilihat secara umum, semua masyarakat desa berhak untuk menjadi pengelola Bumdes selama mampu memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam peraturan perundangan yang berlaku, baik itu berupa Permendesa No. 4 Tahun 2015, AD/ART Bumdes yang telah disepakati bersama melalui musyawarah desa, maupun peraturan lainnya yang sah.  (baca juga: Pemilihan Pengelola Bumdes dan Pembentukan Struktur)

Untuk posisi penasihat Bumdes hanya bisa dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Sedangkan untuk posisi pelaksana operasional dan pengawas dapat dijabat oleh masyarakat desa di luar Pemerintah Desa dimana pemilihannya dilakukan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa tidak diperkenankan untuk menduduki sebuah jabatan di Bumdes. Pelarangan ini wajar diterapkan agar tugas dan wewenang Pemerintah Desa tidak terganggu oleh urusan lain sehingga baik Pemerintah Desa maupun pengelola Bumdes dapat berfokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagi masyarakat desa yang ingin menjadi pelaksana operasional tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan. Ada pun persyaratan yang dimuat dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015, antara lain:

  1. Merupakan masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha;
  2. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun;
  3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; serta
  4. Mengampu pendidikan minimal setingkat SMU/madrasah aliyah/SMK/ atau sederajat.

Selain keempat persyaratan di atas, sebuah Bumdes juga dapat menambahkan persyaratan lain melalui AD/ART Bumdes tersebut dimana penentuan isi dari AD/ART merupakan hasil dari musyawarah desa. Begitu pun dengan peraturan lainnya terkait kepengurusan seperti masa jabatan dan pemberhentian diatur pula dalam AD/ART Bumdes. (download materi: contoh AD/ART)

Lalu, apakah ada aturan khusus lainnya yang mengatur siapa saja yang berhak mengelola Bumdes? Seperti, misalkan bagi masyarakat yang telah bekerja sebagai PNS?

Hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Akan tetapi, jika ditilik kembali tujuan dari pendirian Bumdes salah satunya adalah untuk membuka lapangan kerja. Oleh karena itu pengelolaan Bumdes baiknya diutamakan diserahkan kepada masyarakat desa yang belum memiliki pekerjaan tetap dengan tetap memperhatikan kualitas dari calon pengelola tersebut beserta persyaratan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam AD/ART Bumdes.

Semoga bermanfaat.

Jangan lupa bergabung bersama kami untuk dapat mengakses berbagai materi seputar Bumdes!

Salam Bumdes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *