Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 menyatakan bahwa, Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud hal-hal yang bersifat strategis meliputi:

a.    penataan Desa;

b.    perencanaan Desa;

c.     kerjasama Desa;

d.    rencana investasi yang masuk ke Desa;

e.    pembentukan BUM Desa;

f.      penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

g.    kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa (Musdes) wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Pelaksanaan Musdes dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Jenis Musdes terbagi menjadi 2, yaitu:

  1. Musdes Terencana
  2. Musdes Tidak Terencana (Musdes Luar Biasa)

Siapa saja yang menghadiri Musdes?

  1. BPD
  2. Pemerintah Desa (Pemdes)
  3. Unsur Warga Desa (yang diundang secara resmi)
  4. Undangan (bukan warga Desa yang diundang oleh BPD).

Pelaksanaan Musdes dilakukan dengan Ketua BPD sebagai Pimpinan Sidang, Ketua Panitia Musdes sebagai Moderator, dan Sekertaris sebagai Notulien, dengan susunan acara sebagai berikut:

  • Pengantar oleh Ketua BPD sebagai Ketua Sidang
  • Pemaparan pokok bahasan oleh Kepala Desa (dapat berupa pengantar untuk selanjutnya dilanjutkan oleh tim perumus)
  • Tanggapan oleh peserta Musdes
  • Penyusunan Rumusan dan Pengambilan Keputusan

Setelah Musdes terlaksana, output yang dihasilkan berupa:

  1. Risalah
  2. Catatan/Notulensi
  3. Berita Acara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *